Jelang Pilkada Pendataan Pemilih Berbasis KTP-E Harus Lancar
KARAWANG (12 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan pentingnya kelancaran proses pendataan pemilih berbasis KTP Elektronik (KTP-E). Menurut Saan, hampir seluruh data pemilih di Karawang, Jawa Barat, sudah terekam dan tercetak, bahkan sebagian besar sudah didistribusikan kepada masyarakat. Saan mengemukakan itu saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang, untuk memantau langsung persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024. Kunjungan itu melibatkan Pemerintah Daerah Karawang, KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, serta perwakilan KPU dan Bawaslu Jawa Barat. Hadir juga perwakilan Kementerian
Kunjungan Spesifik Wakil Ketua Komisi II DPR-RI: Karawang sudah siap Pilkada
KARAWANG (11 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, bersama tim melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Karawang pada Rabu (11/9). Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024. Kunjungan ini melibatkan sejumlah pihak penting, termasuk Pemerintah Daerah Karawang, Bupati beserta jajarannya, KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, staf ahli, direktur, dan inspektorat KPU RI. Kang Saan menyampaikan, tujuan utama kunjungan ini juga untuk
Restorasi Berjalan Lambat, Surya Paloh Ingin Kembalikan Semangat Kebangsaan
JAKARTA (28 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan, Surya Paloh sebagai seorang aktor politik menyadari restorasi berjalan lambat. Terlebih reformasi sudah berjalan hampir 20 tahun. "Pak Surya ingin menawarkan alternatif baru yang namanya restorasi dari pikiran-pikiran Pak Surya. Apa itu? Ingin mengembalikan nilai-nilai semangat kebangsaan yang baik dan sebagainya," ungkap Saan dalam peluncuran bukunya berjudul _Restorasi Indonesia: Pemikiran Besar Surya Paloh untuk Nasionalisme dan Demokrasi_, di sela Kongres III Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (27/8). Buku
Saan Apresiasi Kinerja ATR/BPN Kalbar Jalankan Reforma Agraria
PONTIANAK (26 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan reformasi agraria. “Kita mengapresiasi terhadap kinerja Kanwil Kalimantan Barat beserta Kantah (Kantor Pertanahan) Kalimantan Barat terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan, “ ujar Saan Mustopa seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (23/8). Saan menjelaskan bahwa kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat khususnya ke BPN
NasDem Jawa Barat Serahkan Surat Rekomendasi Enam Calon Kepala Daerah
BANDUNG (21 Agustus): DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) menyerahkan formulir B1-KWK atau surat rekomendasi kepada enam calon kepala daerah menjelang pendaftaran Pilkada. Ke enam calon kepala daerah itu akan melaju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 di Jabar. Formulir B1-KWK diserahkan langsung oleh Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa. Para calon kepala daerah yang mendapatkan surat rekomendasi B1KWK itu yakni Bambang Hidayah - Dani Danial Mukhlis (Pilwalkot Banjar), Asep Rochman Dimyati - Lina Marlina (Pilbup Subang), Abdusy Syakur - Putri
Saan Desak KPU Usut Kasus Pencatutan NIK KTP Tanpa Izin
JAKARTA (19 Agustus): Kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga tanpa izin untuk mendukung kandidat independen di Pilkada DKI Jakarta 2024 jangan sampai menimbulkan polemik berkepanjangan. Apalagi tahapan pendaftaran kandidat calon gubernur dan wakil gubernur mulai dibuka dalam waktu dekat, yakni 27 Agustus 2024. "KPU harus segera melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut. Kewenangan KPU untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan soal keabsahan dari dukungan yang diberikan yang ada di DKI," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan,
Ayep Zaki Tegaskan Kerja Keras tidak Mengkhianati Hasil
NGAMPRAH (12 Agustus): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menyerahkan dokumen B1-KWK kepada tujuh calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, Sabtu (10/8). Penyerahan dokumen untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD) itu dilakukan di Bumi Perkemahan Kebon Pines Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Saan menegaskan misi utama Pilkada bagi NasDem adalah mencari putra putri terbaik bangsa di daerah yang akan diberi kesempatan untuk memimpin daerahnya. "NasDem berkeyakinan kalau mampu melahirkan kepala
Saan Mustopa Raih Gelar Doktor Ilmu Politik dari Unpad
BANDUNG (27 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, meraih gelar doktor pada program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Dia menjalani uji disertasi di Graha Sanusi, Jalan Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/7). Saan meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya dengan judul 'Pemikiran Politik Surya Paloh, Mengenai Studi Restorasi Indonesia Melalui Nasionalisme dan Demokrasi Pancasila'. Saan mengedepankan cara politik Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem. "Kami
KASN Tidak Ajukan Anggaran hingga Penghapusan Organisasi
JAKARTA (13 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan penting untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) usai disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan disahkannya UU tersebut, keberadaan lembaga pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dihapus. "PP terkait dengan UU ASN ini, kan, belum terbit juga sampai hari ini, dan harusnya April sudah selesai, ini sudah masuk Juni, sudah lewat dua bulan, sementara KASN organisasi ini harus jalan terus. Jadi ketidakpastian ini tentu juga menimbulkan banyak
Saan Minta KPU Tingkatkan Koordinasi dengan TNI-Polri Jelang Pilkada Serentak
SEMARANG (5 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengingatkan penyelenggara pemilu agar meningkatkan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menangani potensi masalah keamanan Pilkada Serentak 2024. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Ini menimbulkan masalah baru, mengingat tidak semua daerah memiliki jumlah personel keamanan yang mencukupi. “Dulu kalau mengadakan pilkada dan aparat keamanannya tidak memadai biasanya ada BKO dari aparat keamanan (wilayah) tetangga. Kalo Karawang bantuannya ya dari Purwakarta. Nah kalau (sekarang) semua pilkada, maka