Petahana Wajib Cuti Kampanye Terindikasi Pesanan

0

JAKARTA (3 Maret): Adanya rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang akan membuat aturan kampanye di putaran ke dua Pilkada, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap aturan tersebut adalah pesanan. Bestari melihat ada indikasi yang kurang baik dari oknum tertentu terkait kewajiban cuti petahana di Pilkada putaran kedua.

“Ada indikasi yang kurang baik soalnya ini. Jangan hanya untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, jadi seakan-akan (ada) pesanan untuk KPU,” ujar Bestari, di Jakarta, Jumat (3/3).

Lebih jauh Bestari juga menjelaskan, inti kampanye sebenarnya sudah dilakukan di putaran pertama Pilkada, seperti penajaman visi misi dan sosialisasi. Politisi NasDem ini mengaku bingung bagaimana Gubernur DKI Jakarta harus digonta-ganti sementara banyak persoalan di tanah ibu kota yang harus di selesaikan.

“Saya melihat ada indikasi pesan-pesanan tertentu untuk mencutikan gubernur,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, Bestari mengaku akan melaporkan KPU DKI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait kewajiban cuti kampanye tersebut.

Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Bidang Kampanye, Dahliah Umar mengungkapkan berdasarkan hasil rembuk antara KPU DKI dan KPU RI memutuskan bahwa calon yang statusnya petahana pada saat kampanye harus dinonaktifkan untuk sementara sampai dengan masa kampanye selesai.(Fahrudin Mualim/*)

Leave a Reply

%d bloggers like this: