JAKARTA (13 Oktober): Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan, hoaks juga memberikan kerugian kepada partai politik, sekaligus menjadi kegelisahan masyarakat.
Pasalnya, menurut dia, hoaks yang bisa dijangkau oleh regulasi dan secara efektif dicegah masih sangat sedikit.
“Kita terpapar bukan dari materi kampanye pasangan calon atau partai atau dari sisi media sosial yang resmi, tapi melalui berbagai informasi yang sifatnya hoaks dan sifatnya pengentalan identitas. Ada polarisasi identitas menguat,” jelasnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/10).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu juga mengungkapkan, militansi pendukung sangat terasa dalam pemilu 2014-2019 yang cenderung tidak hanya menciptakan konflik sosial, tapi juga ancaman disintegrasi.
“Berangkat dari pengalaman tersebut, kita seharusnya bisa mengantisipasi melalui regulasi, UU pemilu, PKPU dan Perbawaslu. Tapi sayangnya regulasi ini semua hanya menyentuh hal-hal yang bersifat formal, misalnya media yang didaftarkan tim kampanye,” terang Saan.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini juga menekankan dalam menghadapi ledakan hoaks Pemilu 2024, harus lebih mengutamakan penindakan dengan melakukan take down masif.
“Jadi langsung saja ditindak, jangan dibiarkan berkembang agar yang lain tidak ikut-ikutan. Partai berkepentingan untuk menciptakan pemilu bebas hoaks,” tegasnya.
(MI/*)
0 Komentar