MUARA BELITI (6 Mei): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyoroti penurunan alokasi dana desa secara nasional dan mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik.
Menurutnya, berkurangnya anggaran justru menuntut pengelolaan yang semakin disiplin agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di tingkat desa.
“Dana desa merupakan kebijakan nasional yang saat ini mengalami penurunan. Karena itu, saya berharap jangan sampai anggaran yang sudah menurun ini justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Fauzi dalam sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa bersama BPK, di Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatra Selatan, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Musi Rawas.
Fauzi menegaskan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama. Dalam praktiknya, terdapat tiga prinsip yang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah desa.
Pertama, penggunaan anggaran harus taat pada peruntukan dan tidak dialihkan tanpa dasar yang jelas.
Kedua, administrasi keuangan wajib tertib, dengan setiap transaksi dicatat dan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Ketiga, belanja desa harus berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fauzi menilai, kualitas pengelolaan anggaran desa akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang ada saat ini.
“Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Selatan I untuk terus mengawal dan memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa menjadi penting agar pengelolaan keuangan tetap sesuai regulasi dan terhindar dari potensi pelanggaran. (Yudis/*)
0 Komentar