JAKARTA (18 Juni): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menerima audiensi keluarga korban pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama DPR RI telah melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai peristiwa tragis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Fagogoru itu menjelaskan bahwa Halmahera Tengah dan Halmahera Timur merupakan kabupaten yang dibentuk pada 2003 dan saat ini berkembang menjadi kawasan industri strategis nasional. Kedua wilayah tersebut memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang luas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Namun, masyarakat mengaku hidup dalam ketakutan akibat berbagai peristiwa kekerasan yang belum terungkap.
“Dari tahun 2011 hingga 2026 telah terjadi 26 korban jiwa dari berbagai peristiwa pembunuhan yang sangat tragis. Korban ada yang dimutilasi, dipanah, hingga dibacok.
Tercatat 16 peristiwa terjadi di Halmahera Tengah dan sembilan peristiwa di Halmahera Timur. Kami ingin masyarakat kami dilindungi. Karena itu kami memohon kepada Komisi XIII DPR untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara serius dan tuntas,” ujar perwakilan Fagogoru.
Bumi Fagogoru adalah sebutan wilayah adat sekaligus julukan untuk Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi hal tersebut, Shadiq menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan secara nyata.
“Komisi XIII DPR RI menerima dan menaruh perhatian serius terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh korban dan keluarga korban. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan tanpa kepastian hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan keadilan. Karena itu, kami akan mendorong koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar penanganan kasus-kasus ini mendapat perhatian yang serius dan profesional,” tegas Shadiq.
Ia menambahkan bahwa keadilan tidak hanya berarti menemukan pelaku, tetapi juga menghadirkan kepastian bagi keluarga korban yang selama bertahun-tahun menanti jawaban atas berbagai peristiwa yang terjadi.
Menurut Shadiq, pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memberikan rasa aman kepada rakyatnya.
“Setinggi apa pun pembangunan dan investasi, keamanan serta keadilan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Sebab tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak boleh ada warga negara yang merasa ditinggalkan dalam mencari keadilan,” tutup Shadiq.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong perhatian yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengungkap berbagai kasus pembunuhan yang terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan yang mereka harapkan. (Tim Media Shadiq/*)
0 Komentar