Home / Berita / Berita Fraksi
Berita Fraksi

Mamat Rachmat Minta Sistem Penerimaan Siswa Terus Disempurnakan

📅 01 Jul 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

BANDUNG (1 Juli): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, meminta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus disempurnakan agar semakin baik, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia juga menekankan, pentingnya pemerataan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Kang Rachmat saat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan SPMB 2026 dan pemerataan akses pendidikan menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Menurut Kang Rachmat, berbagai dinamika dalam pelaksanaan SPMB perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar sistem penerimaan peserta didik semakin baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan tentu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, berbagai masukan dari masyarakat juga harus menjadi perhatian agar pelaksanaan kebijakan dapat terus disempurnakan dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik,” ujar Kang Rachmat.

Ia menjelaskan, persoalan seperti sosialisasi kebijakan, penerapan sistem aplikasi, hingga pemahaman mekanisme penerimaan siswa baru telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Selain SPMB, Kang Rachmat menegaskan, pentingnya pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, pengembangan sekolah unggulan harus diimbangi dengan penguatan sekolah penyangga dan pembangunan sarana pendidikan baru.

“Pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat. Karena itu, pemerataan akses pendidikan harus terus menjadi perhatian agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Kang Rachmat menegaskan, aspirasi masyarakat akan terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan agar layanan pendidikan di Jawa Barat semakin berkualitas, merata, dan berpihak kepada masyarakat.

(VC/WH/AS)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *