RAJA AMPAT (1 Agustus): Proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Keberhasilan Raja Ampat mempertahankan status UNESCO Global Geopark bukan hanya penting bagi daerah, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai negara yang memiliki destinasi wisata kelas dunia.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, di sela kunjungan kerjanya di Raja Ampat, saat meninjau Pusat Informasi Geopark Raja Ampat di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Kamis (30/7/2026).
“Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan penuh selama proses penilaian ulang (revalidasi) oleh UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada 2026,” ungkap Rico.
Ditambahkan Rico, revalidasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kawasan geopark tetap memenuhi standar pengelolaan, konservasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan UNESCO.
“Raja Ampat yang dimiliki Indonesia memiliki kawasan pariwisata eksklusif. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata,” kata Rico.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya ini juga menyinggung berbagai isu yang sempat mencuat terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Menurutnya, polemik tersebut telah memberikan dampak terhadap persepsi publik terkait destinasi wisata unggulan Indonesia, sehingga diperlukan langkah nyata pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan.
“Beberapa waktu lalu Raja Ampat dirugikan isu-isu tambang. Karena itu pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi ikon pariwisata Indonesia,” tukasnya.
Rico menilai Raja Ampat memiliki posisi strategis karena tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tetapi juga sebagai UNESCO Global Geopark yang menggabungkan nilai geologi, ekologi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu konsep pembangunan berkelanjutan.
Selain menyoroti aspek konservasi, Rico juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha pariwisata, khususnya usaha mikro dan kecil.
“Meskipun sektor pariwisata saat ini belum menjadi bagian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, tapi pemerintah pusat perlu menyiapkan skema atau nomenklatur khusus agar pelaku UMKM pariwisata tetap memperoleh dukungan pembiayaan dan program pengembangan,” terangnya.
Ia berharap keberpihakan tersebut dapat memperkuat daya saing masyarakat lokal yang bergantung pada sektor wisata, mulai dari penyedia homestay, pemandu wisata, pengrajin, hingga pelaku ekonomi kreatif.
“Dukungan terhadap UMKM menjadi bagian penting dalam pengelolaan geopark. UNESCO sendiri menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator utama dalam mempertahankan status UNESCO Global Geopark, sehingga manfaat ekonomi dari pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan,” pungkas Rico. (Isty/*)
0 Komentar