JAKARTA (10 Agustus): Percepatan peningkatan kualitas pengajaran yang baik, aman, dan nyaman di Tanah Air harus diikuti dengan langkah nyata pembenahan tata kelola dan kesejahteraan guru.
“Peningkatan kesejahteraan saja sejatinya belum cukup untuk langsung meningkatkan mutu pendidikan nasional, tanpa didukung tata kelola dan distribusi guru yang merata, serta perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2026).
Pekan lalu, di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat reformasi budaya sekolah dengan mengubah peran guru dari sekadar pengajar menjadi pendamping sekaligus wali bagi peserta didik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembangunan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman, yang disusun sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Menurut Lestari, upaya peningkatan peran guru itu menuntut peningkatan keterampilan dan tanggung jawab besar dari para guru yang harus diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh.
Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, juga tidak lepas dari keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam merealisasikannya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, juga mendorong peningkatan pemahaman para orang tua dan masyarakat, sebagai bagian dari upaya merealisasikan ruang pendidikan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.
Rerie menilai, peran guru wali, orangtua, dan masyarakat penting di tengah gelombang kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terus berulang.
“Saatnya kita bergerak bersama untuk mencegahnya, serta membangun sistem perlindungan anak menyeluruh demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,” pungkas Rerie. (*)
0 Komentar