LAMPUNG (31 Agustus): Keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lampung Tengah.
Kepala BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Riki Agusta, menyebut saat ini pihaknya sangat minim sarana dan prasana pencegahan bencana alam khususnya penanganan karhutla.
“Untuk peralatan pemadaman, saat ini BPBD hanya memiliki satu mobil tangki air, dua Alkon, tetapi satu di antaranya rusak. Sementara selang yang tersedia masih standar dengan panjang sekitar 15 meter,” ujar Riki Agusta saat rapat koordinasi yang digelar di Kabupaten Lampung Tengah, Minggu (30/8/2026).
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Wilayahnya mencapai sekitar 4.559,57 kilometer persegi dan terbagi dalam 28 kecamatan.
Lampung Tengah juga memiliki kawasan hutan yang cukup luas, terdiri atas sekitar 28.431,72 hektare hutan lindung dan 12.500 hektare hutan produksi. Luasnya wilayah dan kawasan yang harus dipantau membuat kebutuhan sarana pemadaman menjadi semakin besar.
Dalam penanganan karhutla di Lampung Tengah beberapa waktu lalu, sempat terjadi kondisi ketika mobil tangki air telah dikerahkan, tetapi tidak bisa berfungsi dikarekana mesin penyemprot ait tidak berfungsi.
Hal tersebut menjadi perhatian anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalviya, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung II yang meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, petugas sudah siap bergerak, tetapi mobil pemadam terbatas, pompa tidak mencukupi, atau alat yang ada justru rusak. Kita mendapat fakta di lapangan, saat terjadi karhutla di Lampung Tengah dan petugas hendak melakukan pemadaman, mobil tangki air sudah dikerahkan, tetapi ketika akan digunakan untuk menyemprot, airnya tidak keluar. Ini kan menjadi masalah. Dalam kondisi kebakaran, waktu sangat berharga,” ujar Nessy di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut nessy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sarpras harus dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya berapa banyak kendaraan atau mesin yang dimiliki, tetapi juga seluruh peralatan tersebut laik, terawat dan siap digunakan ketika dibutuhkan.
“Yang kita dorong bukan hanya penambahan jumlah sarpras, tetapi memastikan seluruh peralatan benar-benar laik dan siap digunakan. Jangan sampai alatnya ada, tetapi ketika dibutuhkan justru tidak berfungsi,” tegasnya.
Menurut Nessy, kebutuhan di lapangan tidak hanya berupa mobil pemadam dan mobil tangki air, tetapi juga mesin pompa portable, Alkon, selang dengan berbagai ukuran dan panjang, nozzle, tandon atau tangki air portable, serta kendaraan operasional yang mampu menjangkau medan sulit. Peralatan komunikasi dan pemantauan juga dibutuhkan untuk mendukung respons di lapangan.
Tambah nessy, Kesiapan dan keselamatan petugas juga tidak boleh diabaikan. Mereka bekerja dalam kondisi panas, asap pekat dan medan yang tidak selalu mudah. Karena itu, petugas membutuhkan APD yang memadai, termasuk helm, kacamata pelindung, sarung tangan tahan panas, sepatu keselamatan, serta masker respirator/N95 atau perlindungan yang setara.
“Petugas juga harus kita lindungi. Mereka perlu APD yang memadai, termasuk masker pelindung asap atau respirator. Jangan sampai kita meminta mereka menyelamatkan masyarakat dan lingkungan, tetapi keselamatan mereka sendiri tidak diperhatikan,” katanya.
Nessy juga menilai kebutuhan sarana penanggulangan bencana harus dihitung berdasarkan luas wilayah, tingkat risiko, sebaran titik rawan, akses menuju lokasi dan ketersediaan sumber air.
“Jangan hanya bertanya berapa alat yang dimiliki, tetapi apakah alat tersebut cukup untuk menjangkau seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab BPBD. Dengan wilayah Lampung Tengah yang begitu luas, perhitungan kebutuhan sarpras harus benar-benar berbasis risiko,” ujarnya.
Karena itu, Nessy mendorong BNPB bersama pemerintah daerah memperkuat kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di Lampung Tengah. Penguatan tersebut diperlukan agar BPBD memiliki kemampuan respons yang memadai dan tidak baru mencari dukungan ketika kebakaran sudah terjadi.
“BNPB dan pemerintah daerah harus memastikan BPBD memiliki fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan wilayahnya. Lampung Tengah ini luas, kawasan hutannya juga luas. Jangan sampai kapasitas peralatan tidak sebanding dengan wilayah yang harus ditangani,” kata Nessy.
Menurutnya, penguatan sarpras bukan sekadar persoalan pengadaan alat, tetapi juga memastikan alat tersebut ditempatkan secara tepat, dirawat secara berkala dan siap digunakan setiap saat.
“Kita jangan menunggu kebakaran besar baru kemudian mencari alat. Kita harus tahu titik rawannya, di mana sarana ditempatkan, sumber airnya dari mana, berapa personel yang siap dan berapa cepat petugas bisa sampai. Dengan begitu, ketika terjadi kebakaran, kita tidak mulai dari nol,” pungkas Nessy. (imam setiawan/*)
0 Komentar