Perlu Transformasi Pola Pikir Birokrasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

MAKASSAR (8 September): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. H. Teguh Iswara Suardi, ST., M.Sc., memberikan ceramah kepemimpinan strategis di Auditorium Sultan Hasanuddin, Jalan Raya Baruga No. 48 Antang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/9/2026). ​Kehadiran Teguh bagian dari rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I.

Di hadapan 40 pejabat struktural pengawas (eselon IV dan III) yang menjadi peserta pelatihan, Teguh memaparkan pentingnya transformasi pola pikir birokrasi agar lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (servant leadership).

​Dalam pemaparannya yang berfokus pada materi Manajemen Mutu, Teguh menegaskan bahwa posisi pejabat pengawas memegang peranan vital dalam menentukan kualitas pelayanan publik di lini depan. Ia mengingatkan para peserta agar senantiasa menghindari rutinitas birokrasi yang kaku dan lamban.

​”Seorang pejabat pengawas adalah ujung tombak eksekusi kebijakan di lapangan. Keberhasilan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan sektoral, sangat ditentukan oleh ketepatan, kecepatan, andal tidaknya birokrasi kita dalam merespons kebutuhan rakyat,” tegas Teguh.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II itu juga menekankan bahwa penerapan semangat servant leadership harus mampu menerjemahkan setiap Aksi Perubahan menjadi dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, alih-alih sekadar administratif di atas kertas. Arahan tersebut selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern, yakni Bigger, Smarter, Better.

​Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I yang diselenggarakan oleh Pusjar SKMP LAN RI pada 2026 itu dirancang secara komprehensif.

Program itu menggunakan metode blended learning dengan total durasi mencapai 905 Jam Pelajaran (JP), yang berlangsung dari 23 Juli hingga 19 November 2026.

​Tahapan pembelajaran mencakup Massive Open Online Course (MOOC), distance learning, pembelajaran klasikal di kampus, hingga studi lapangan serta aktualisasi aksi perubahan.

Melalui sinergi materi dari para tokoh nasional, praktisi pemerintahan, dan akademisi, para pejabat pengawas diharapkan mampu meningkatkan kompetensi manajerial guna mengawal tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika zaman. (nurhadi/*)