JAKARTA (5 Oktober): Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, mendorong penguatan kualitas dan integritas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menjamin mutu pemeriksaan dapat terhindar dari upaya intervensi dan negosiasi.
“Kalau saudara menjadi anggota BPK, kira-kira bisa disebutkan tidak, tiga perubahan konkret yang saudara berani berlakukan dalam 100 hari pertama untuk membuat perubahan temuan dan opini tidak bisa dinegosiasikan di ruang gelap?” tanya Thoriq dalam fit and proper test calon anggota BPK di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor, juga menyoroti pentingnya memastikan bukti pemeriksaan BPK RI terbebas dari potensi konflik kepentingan maupun intervensi. Menurutnya, kualitas rekomendasi pemeriksaan sangat bergantung pada validitas bukti yang menjadi dasar penyusunan temuan dan opini.
“Saya menanyakan satu hal saja, Prof Agung. Jadi konsep saudara ini kan mengasumsikan bahwa bukti pemeriksaan BPK itu bersih. Tetapi kalau temuan atau bahkan opini dapat diduga dikondisikan, maka seluruh konsep insight, foresight, dan public value saudara dibangun di atas data yang mungkin sudah terkontaminasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan, Jiddan mempertanyakan penerapan sistem yang dapat memastikan setiap perubahan terhadap hasil pemeriksaan memiliki jejak audit yang jelas.
Ia menilai penguatan mekanisme tersebut penting untuk memastikan proses pemeriksaan BPK berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Apakah saudara bersedia menerapkan digital audit trail yang tidak bisa dihapus untuk setiap perubahan temuan setelah exit meeting, mandatory recourse berbasis konflik kepentingan, serta independent quality review di luar unit pemeriksa apabila terjadi perubahan material menuju WTP? Dan siapa yang boleh mengoverride kesimpulan tim?,” pungkasnya. (safa/*)
0 Komentar