GRESIK (13 November): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Thoriq Majiddanor (Jiddan) mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Gresik menunjukkan angka signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 56 ribu UMKM pada 2026.
“Tumbuhnya ekosistem UMKM ini tidak lepas dari tumbuhnya industri di Gresik. Di mana berdiri pabrik, maka di situ juga tumbuh ekosistem UMKM,” ujar Jiddan, saat menggelar Publik Bicara BSBI bersama anggota DPR RI Thoriq Majiddanor di Hotel Aston Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
Acara tersebut dihadiri empat anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sekaligus, yakni Marwanto Harjowiryono, Piter Abdullah Redjalam, Mohamad Khusaini, dan Agus Herta Sumarto. Dihadiri pula ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik.
Topik menarik yang mengemuka antara lain tingginya bunga pinjaman daring (pindar) atau pinjol legal. Padahal, geliat UMKM harus dibarengi dengan kualitas yang mumpuni. Hal itu bisa dilihat dari sisi legalitas minimal sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan lain, dan persoalan permodalan.
“Permodalan ini menjadi masalah serius yang sering kali dihadapi pelaku UMKM. Soal permodalan saat ini erat kaitannya dengan pinjaman online ilegal, pinjaman online legal atau pindar dengan bunga tinggi,” tukas Jiddan.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur X itu menyebut, dulu pindar dipakai sebagai bantuan permodalan untuk UMKM. Namun kini banyak disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif harian.
Jiddan juga menyoroti tingginya bunga pindar yang mencapai 0,3% per hari.
“Ini (pinjol) yang legal ya. Jadi kalau satu bulan, kira-kira 9 persen,” tambahnya.
Fakta itu menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Bahkan, Jiddan mengaku banyak menerima surat terkait besarnya pinjol.
“Oleh karena itu, kita mendorong bagaimana bunga pinjaman online ini yang awalnya sebesar 0,3 persen per hari, bisa turun menjadi 0,1 persen. Kalau 0,1 persen, satu bulan cuma 3 persen,” tandasnya.
Apabila kebijakan tersebut bisa terealisasi, harapannya permodalan di kalangan UMKM semakin kuat. Sehingga pelaku usaha bisa berkembang dengan lebih maksimal.
Jiddan juga memperkuat literasi pelaku UMKM terkait permodalan. Salah satunya melalui pinjaman bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), maupun sistem kerjasama mencari investor.
“Namun jangan sampai tertipu investasi bodong,” pungkasnya. (ary/*)
0 Komentar