KARAWANG (6 Oktober): Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diminta segera mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal (playmaker) dalam pengelolaan kawasan industri. Langkah tegas itu dinilai krusial guna memangkas tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang selama ini membingungkan pengelola maupun investor.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).
“Kami ingin ada satu badan yang mengelola ini dengan sistem satu pintu. Tapi kalau itu tidak bisa terealisasi, Kementerian Perindustrian harus menjadi playmaker tunggal. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan pengelola kawasan harus berada di bawah kendali Kemenperin agar tidak membingungkan,” tegas Yoyok.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah X itu mengungkapkan bahwa mayoritas kawasan industri di berbagai daerah menghadapi tiga persoalan klasik yang seragam. Ketiga masalah utama tersebut meliputi kerumitan perizinan lahan, ketidakpastian rantai pasok energi dan utilitas air, hingga isu infrastruktur dasar yang kerap diperburuk oleh praktik premanisasi di lapangan.
Yoyok memperingatkan bahwa karut-marut regulasi sektoral ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menyoroti kemajuan pesat sektor industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang mulai melampaui Indonesia. Jika masalah perizinan dan tumpang tindih kewenangan gagal diselesaikan, ia khawatir akan terjadi eksodus relokasi pabrik dari Indonesia ke negara pesaing.
“Hati-hati, jangan sampai industri yang ada di sini pada kabur ke sana semua karena masalah yang sangat besar. Kalau pada kabur, target pertumbuhan ekonomi delapan persen itu hanya akan menjadi mimpi,” papar Yoyok.
Melalui penyusunan RUU Kawasan Industri, Yoyok berharap regulasi baru ini mampu memastikan kehadiran negara yang lebih kuat untuk menjamin tata kelola yang terintegrasi. Keberhasilan perbaikan iklim kawasan industri diyakini akan berbanding lurus dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah. (dpr.go.id/*)
0 Komentar