Home / Berita / Berita
Berita

Lestari Moerdijat Dorong Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Revisi UU Pemilu

📅 19 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (19 November): Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai revisi Undang-Undang Pemilu perlu mencermati keterwakilan perempuan dalam dua ranah yang sama pentingnya, yakni pencalonan legislatif dan penyelenggaraan pemilu. 

Ia mendorong agar keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dijamin dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan serta dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu di setiap tingkatan.

“Perempuan harus punya kesempatan yang setara untuk maju sebagai calon, berkompetisi secara adil, dan ikut mengambil keputusan sebagai penyelenggara pemilu. Undang-undang perlu memastikan bagaimana kesempatan itu dijamin di setiap tahapan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026). 

Sejumlah masukan organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI menyoroti perlunya memperjelas kewajiban keterwakilan perempuan, mulai dari verifikasi daftar calon legislatif hingga penetapan anggota penyelenggara pemilu.

Dalam pencalonan legislatif, Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pemenuhan ambang minimum 30% perempuan diverifikasi di setiap daerah pemilihan (Dapil). Partai yang belum memenuhi ketentuan perlu diberi kesempatan memperbaiki daftar calonnya. 

Jika syarat tersebut tetap tidak terpenuhi setelah masa perbaikan, tambah Rerie, konsekuensinya harus jelas dan berlaku di Dapil yang bersangkutan. 

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menekankan  tanggung jawab partai untuk membuka akses yang setara bagi perempuan dalam kaderisasi, rekrutmen, penempatan dalam daftar calon, dan dukungan kampanye.

Untuk penyelenggara pemilu, Rerie mendorong agar keterwakilan perempuan juga diperhatikan sejak pembentukan tim seleksi dan penyaringan calon, serta dijamin dalam komposisi akhir keanggotaan KPU dan Bawaslu. 

Prinsip keterwakilan yang sama, tambah dia, juga perlu diterapkan pada badan ad hoc, termasuk di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). 

“Keputusan penyelenggara pemilu, mulai dari verifikasi calon hingga pengawasan kampanye, menentukan apakah kompetisi berlangsung adil. Karena itu, perempuan perlu ikut mengambil keputusan tersebut, dari tingkat pusat sampai ke daerah,” kata Legislator dari Dapil Jawa Tengah  II itu.

Rerie juga menekankan perlunya perlindungan bagi calon dan penyelenggara pemilu yang menghadapi intimidasi, pelecehan, atau kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu  mendorong agar revisi UU Pemilu mengatur mekanisme pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan pelapor, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti. (*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *