Tenaga Nuklir Penting Untuk Energi Nasional
JAKARTA (12 Juli): Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tenaga nuklir masih dianggap penting. Jauh sebelum India, Pakistan, Tiongkok, Korea, atau negara-negara lainnya bicara nuklir, Bung Karno sesungguhnya sudah mempunyai visi untuk memanfaatkan tenaga nuklir. Demikian yang diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem, Kurtubi.
“Kini kita tertinggal jauh di belakang mereka. Padahal, Bung Karno dalam pidatonya saat peresmian Atomic Reactor di Bandung, 25 Januari 1965, sudah menekankan perlunya Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan tenaga atom (nuklir) untuk tujuan damai seperti untuk kedokteran dan tenaga listrik,” papar Kurtubi.
Lebih jauh Kurtubi juga menekankan, negeri besar seperti Indonesia mestinya sudah menjadi negara industri maju, mendahului Tiongkok maupun Korea. Apalagi saat ini akan menyusul India dan negara tetangga, Vietnam.
Hanya saja karena pengelolaan energi dan tambang yang salah, ditambah dengan ulah oknum-oknum tertentu, yang terjadi akhirnya hanya debat antar anak bangsa tentang Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Faktanya, kini ekonomi kita tidak pernah tumbuh di atas 7%, hanya pernah terjadi satu tahun pada era Pak Harto. Selebihnya ekonomi kita paling tinggi tumbuh di atas 6% sedikit. Kita akan semakin tertinggal jika kita tidak merubah kebijakan energi nasional kita yang ‘men-tabu-kan atau mengharamkan’ PLTN,” tambah Kurtubi.
Legislator NasDem Dapil Nusa Tenggara Barat ini juga memaparkan, dengan pendapatan per kapita sekitar 4.000 dolar per tahunnya dan konsumsi listrik yang hanya sekitar 1.000 kwh per kapita, serta model pengelolaan energi seperti saat ini, nyaris mustahil untuk menyamai negara-negara tersebut.
“Hanya untuk menyamai Malaysia saja tertinggal. Alias kita akan semakin tertinggal dengan Singapura, China dan lain-lain,” tegasnya.
Tiongkok baru-baru ini disebutkan akan segera membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN ini nantinya untuk memasok listrik hingga ke daerah-daerah terpencil. Hal tersebut membuat Kurtubi semakin bersemangat untuk mendorong perubahan undang-undang yang membelenggu kemajuan.(*)
