Perlu Terobosan Perluasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan terobosan dalam upaya perluasan kepesertaan. Meskipun kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 naik 0,8%, Irma melihat masih ada sektor yang perlu didekati untuk mendaftar menjadi peserta dan mendapat manfaat layanan BPJS Ketenagakerjaan.
“Salah satunya berdasarkan data yang bapak (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) sampaikan, realisasi peserta non-ASN potensinya 23 persen. Masih ada 77 persen yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini perlu digarisbawahi untuk dijemput bola,” kata Irma saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).
Untuk peningkatan kepesertaan, Legislator NasDem itu menyarankan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan stakeholder, baik pekerja formal maupun informal termasuk pekerja non-ASN di lingkungan kementerian/lembaga.
Selain itu, Irma mengatakan pemerintah juga perlu membuat regulasi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal dan pekerja sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia sebanyak 78,14 juta. Namun masih banyak dari mereka yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Skema pembiayaan seperti apa yang akan dilakukan untuk membantu pekerja sektor informal dan pekerja sosial ini? Sehingga mereka bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu juga mendorong sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang penggunaan dan manfaat layanan ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Banyak yang belum mengerti manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka tidak mau menjadi peserta. Di daerah, ketika kami melakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, dari 100 yang hadir, hanya dua orang yang mengerti manfaat menjadi peserta. Padahal untuk menjadi peserta syaratnya sangat mudah. Sayang sosialisasi masih kurang. Tolong ini menjadi perhatian,” pungkas Irma.
(dpr.go.id/*)
