NasDem Nilai Sosialisasi Program JKP tidak Optimal
SIDOARJO (25 Maret): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSK) tidak optimal. Padahal program tersebut dapat memberi bantuan kepada berbagai lapisan pekerja, baik pekerja yang memiliki penghasilan tetap, maupun tidak.
“Jadi pemerintah membuat program yang bagus sekali, tapi sayangnya rakyat belum tahu dan belum sadar seperti apa program JKP itu,” kata Felly saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, hingga perwakilan serikat buruh.
Pada kunjungan tersebut, Felly juga menerima berbagai keluhan pekerja yang disampaikan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Timur. Mulai dari kendala pencairan JKP hingga masih adanya pekerja yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami sudah mendengar dari perwakilan serikat pekerja, uneg-uneg yang disampaikan masalah JKP ini, apa yang menjadi kendala. Bagaimana yang harusnya menjadi kewajiban dari perusahaan bagi pekerjaanya, kemudian apa yang menjadi hak dari pekerjanya,” ungkap Legislator NasDem itu.
Atas hal itu, Felly pun berkomitmen bahwa hal-hal yang dikeluhkan dan menjadi kendala akan dibawa ke rapat Komisi IX DPR untuk ditindaklanjuti.
“Jadi kebutuhan pekerja itu akan kami tampung dan akan kami bawa ke dalam rapat-rapat di Komisi IX DPR,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara tersebut.
(dpr.go.id/*)
