Subardi Dorong Produk UMKM Yogyakarta Besertifikasi SNI
SLEMAN (15 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mendorong produk-produk UMKM di Yogyakarta agar memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Komitmen ini disampaikan dalam sosialisasi bertema “Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada UMKM” bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Sleman, Yogyakarta, Kamis (14/7).
Menurut Subardi, memiliki sertifikat SNI akan membantu daya saing produk maupun jasa dari sektor UMKM.
Berdasarkan pengamatannya, banyak pemula maupun pemain lama UMKM di Yogyakarta belum memiliki sertifikasi SNI.
“Memiliki standar SNI akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Inilah pentingnya acara ini agar pelaku UMKM lebih ‘melek’ standar,” kata Mbah Bardi, sapaan akrabnya.
Lebih dari 150 peserta UMKM hadir dalam acara ini. Mereka juga memamerkan produk unggulannya, seperti fesyen, produk kosmetik, kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan, serta produk kebutuhan rumah tangga. Tak hanya sosialisasi, di luar ruangan juga disediakan bazar UMKM.
“Saya akan kawal agar pelaku UMKM bisa naik kelas. Kalau sudah SNI, itu artinya memiliki hak cipta. Ada perlindungan terhadap karyanya sehingga konsumen semakin yakin. Artinya, SNI akan menambah nilai bisnis dari produk itu,” terang Subardi.
Mbah Bardi mengapresiasi kehadiran BSN. Menurutnya, pola sosialisasi ini tepat sasaran karena ada interaksi langsung dengan pelaku UMKM.
Ia meyakini dengan memiliki SNI, produk UMKM akan terlindungi dari potensi kejahatan hak cipta.
“Jangan sampai produk asing membanjiri negara kita. Harus kita balik. Gantian kita yang ekspor,” ujarnya.
Dalam acara tersebut juga hadir pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, dan konsultan digital marketing untuk produk UMKM.
Subardi secara khusus mengundang unsur pendukung tersebut agar tercipta kolaborasi untuk memajukan sektor UMKM di Yogyakarta.
“Saya undang BRI agar ada akses modal usaha. Ada juga dinas perizinan untuk membantu aspek legalitas usaha. Ada konsultan digital marketing untuk menambah strategi penjualan di marketplace. Ini kolaborasi yang bagus. Semuanya hadir di sini,” imbuh legislator dari Dapil DIY itu.
Sementara perwakilan BSN mengatakan, strategi jemput bola seperti ini akan mendorong pelaku UMKM memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah bersama DPR untuk pengembangan UMKM.
“Adanya sosialisasi ini agar pelaku UMKM tahu perlunya sertifikasi. Kami juga mendorong agar segera memenuhi syarat-syarat standardisasi. Kalau standardisasi terpenuhi, itu sudah pasti siap bersaing,” kata Wahyu Purbowasito, Direktur bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).
(NK/Dis/*)
