DPS Soroti Polemik Dunia Pendidikan di Kota Bogor
BOGOR (16 September): Anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat dari Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) kembali menyoroti polemik dunia pendidikan di Kota Bogor, antara lain seperti dugaan pungli yang melibatkan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 01 Cibeureum, Kota Bogor yang kini sudah dicopot dari jabatannya.
DPS yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor itu mengaku miris. Sebab, menurutnya perihal carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam belum mereda.
“Ini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD. Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan,” kata DPS dalam keterangannya, Sabtu (16/9).
Menurut Sekretaris NasDem Kota Bogor itu, buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang di atas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘Lip Service’ belaka.
Tak hanya itu, menurut dia situasi kian dihebohkan saat diketahui Kepsek SD Negeri 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana.
DPS menilai, adanya penyalahgunaan wewenang yang ditunjukkan oleh Kepsek SD Negeri 01 Cibereum tersebut sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.
“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja. Bapak Sujatmiko, selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor harus bertanggungjawab,” kata dia.
Pasalnya, sambung dia, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini.
Selain kasus gratifikasi itu, belum lama ini kata dia juga terkuak pula kasus cabul alias pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru yang mengajar di salah satu SD Negeri di Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan cabul itu sejak 2022.
DPS pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.
“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” tutur dia.
Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang baru-baru ini disematkan untuk Kota Bogor pun kini menjadi pertanyaannya apakah memang benar, Kota Bogor sudah layak untuk anak. Politisi Partai NasDem itu juga mempertanyakan apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya.
Atas dasar itu, DPS secara lantang mengaku akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.
“Saya berharap predikat itu seharusnya betul-betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” pungkas dia.
(RO/WH)
