Muslim Ayub Minta Tertibkan WNA yang Bekerja di Indonesia Pakai Visa Turis
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mendesak komisinya membentuk Panitia Perja (Panja) Pengawasan Warga Negara Asing (WNA). Menurutnya, sudah terlalu banyak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA di Indonesia.
“Saya melihat pelanggaran keimigrasian ini sangat luar biasa. Kita tidak usah menutup-nutupi di sini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, kita harus bentuk panja pengawasan orang asing,” ujar Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, di Kompleks Parlemen, Jakarta (24/2/2025).
Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut Muslim, yang banyak terjadi ialah WNA dengan visa turis namun bekerja di Indonesia.
“Banyak turis-turis asing yang melakukan pelanggaran, pelanggaran berat, yang masuk ke Indonesia. Visanya turis, tapi mereka bekerja bertahun-tahun di wilayah Republik Indonesia. Ini ada permainan, tidak mungkin tidak ada permainan di oknum-oknum kita,” tegasnya.
Muslim mencontohkan yang terjadi di PLTU di Meulaboh, Aceh. Menurutnya, banyak pekerja WNA dengan visa turis yang bekerja di PLTU tersebut.
“Jadi saya sebagai Warga Negara Indonesia rasanya gimana ya? Saya mohon ini jadi perhatian bagian intel,” tegas legislator dari Dapil Aceh I (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang Kota Subulussalam) itu.
Dia pun menyoroti minimnya anggaran untuk Direktur Intelijen dan Direktur Pengawasan di Ditjen Imigrasi. Muslim mendorong agar anggaran pengawasan ditambah untuk mengefektifkan pengawasan terhadap WNA.
“Direktur intelejen, kalau saya lihat anggarannya pun tidak ada di sini. Bagaimana dia mau bekerja? Ini perlu dapat anggaran besar, yang tahu bagaimana situasi keimigrasian di Indonesia. Kalau begini caranya, anggaran tidak ada, nonsense, Tidak ada pengawasan,” pungkasnya.
(Yudis/*)
