Nova Paloh Minta Benahi Dulu Tata Kelola Parkir Sebelum Bentuk BUMD
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
JAKARTA (22 Mei): Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi tata kelola parkir, sebelum membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan membentuk BUMD untuk mengurus masalah parkir di Jakarta.
“Usulannya saya pikir bisa masuk dalam perencanaan ke depan. Tetapi yang paling penting, ini masalah pengelolaan seperti apa. Kalau misalnya dibentuk BUMD, apakah akan berdiri sendiri atau mungkin menjadi anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada,” kata Nova Paloh, Rabu (21/5/2025).
Nova juga menyoroti soal permodalan dan struktur organisasi yang akan dimiliki BUMD tersebut. Menurutnya, BUMD yang akan dibentuk harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk dividen kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau BUMD ini kan yang paling penting ke depan dilihat permodalannya. Ada struktur direksi seperti apa. Nanti dia harus memberikan dividen, ini harus dicermati untuk bagaimana porsi-porsi tersebut,” kata Nova.
Legislator Partai NasDem itu menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus dalam pembenahan dan penataan tata kelola parkir. Menurut Nova, saat ini, DPRD DKI sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Parkir untuk menelusuri berbagai persoalan di sektor ini.
“Yang paling penting sekarang adalah pembenahan. Kita lagi Pansus Parkir. Harus dilihat juga nanti, misalnya pungutan liar di masyarakat. Apakah setelah dibentuk BUMD, bisa membenahi hal itu. Pengelolaannya harus rapi dan tidak boleh sama seperti sekarang yang masih dikelola oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Parkir,” jelas Nova.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, pendapatan dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus mengalami defisit. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang harus segera diatasi sebelum membentuk badan usaha baru.
“Kemarin dalam beberapa kali rapat, empat tahun terakhir ini, pendapatan dari parkir minus. Sedangkan operasionalnya, dia harus membiayai sendiri. Ini enggak match, masalah operasional dan pendapatan. Ini yang harus kita cari permasalahannya di mana,” terangnya.
Nova menduga adanya mismanagement, kurangnya transparansi, hingga belum maksimalnya digitalisasi sebagai penyebab utama persoalan ini. Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD bukanlah solusi instan.
“Kita lihat mungkin ada mismanagement, kurangnya transparansi, atau digitalisasi yang belum 100% di lapangan. Ini semua yang harus dibenahi dulu. Jangan sampai pembentukan BUMD justru tidak menyelesaikan akar masalah,” tutupnya.
(FM/WH/*/AS)
