Anggaran KP2MI Harus Fokus untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran

JAKARTA (9 September): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti anggaran operasional Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tahun 2026 yang mencapai Rp178,3 miliar. Ia meminta pos anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat program perlindungan, penempatan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Tolong untuk anggaran dukungan operasional yang 179 miliar itu, saya pikir enggak perlu. Masukkan kembali kepada perlindungan dan pelayanan penempatan KP2MI. Karena ini akan menyakiti hati masyarakat,” tegas Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurut Irma, komposisi anggaran yang diajukan KP2MI tidak seimbang. Dari total pagu, belanja operasional kantor mencapai Rp178,3 miliar dan belanja non-operasional Rp37 miliar, jauh lebih besar dibanding anggaran Ditjen Perlindungan dan Ditjen Pemberdayaan PMI yang hanya sekitar Rp6-7 miliar.

“Kalau kita bandingkan dengan Ditjen Perlindungan, Ditjen Pemberdayaan yang 6 sama 7 miliar, ini jomplang. Ini harus dibenerin dulu. Karena poin dari KP2MI sebetulnya ada di pemberdayaan dan perlindungan serta penempatan,” tegas Irma.

Irma juga meminta penjelasan rinci terkait program pelatihan peningkatan kompetensi bagi 137.500 PMI senilai Rp770 miliar, pemetaan pasar kerja luar negeri Rp15 miliar, dan pendirian 10 migrant care atau migrant center dengan anggaran Rp11 miliar.

“Edukasi peluang kerja luar negeri 125 paket dengan biaya 18 miliar. Per paket berarti 150 juta. Ini untuk berapa orang, di mana dilaksanakan, dan edukasinya seperti apa? Jangan sampai masyarakat menilai DPR tidak bekerja memberikan koreksi kepada pemerintah,” tegasnya.

Irma memastikan Komisi IX DPR tetap mendukung penuh KP2MI sebagai penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sawit. Meski demikian, ia mengingatkan penggunaan anggaran harus fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan PMI dan menjadi solusi bagi sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. (dpr.go.id/*)