NasDem Desak Perbaikan dan Transparansi Dapur SPPG
BLITAR (28 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik.
“Secara rutin saya turun langsung ke masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur-dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Temuan di lapangan tersebut kemudian disampaikannya dalam forum rapat di pusat,” ungkap Nurhadi saat melakukan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (27/2/2026).
Dari temuan langsung di lapangan, Nurhadi mengaku bersyukur karena hasil kunjungannya direspons baik oleh BGN. Bahkan sudah keluar aturan baru, setiap menu yang disajikan di tray food wajib diberi label harga satuan.
“Kebijakan pelabelan harga ini bertujuan memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Untuk siswa SD ke atas, nilai makanan harus memenuhi standar Rp10.000, sementara porsi untuk balita, PAUD, dan kelompok lain sebesar Rp8.000. Jika ditemukan tray food tanpa label harga atau tidak layak, masyarakat diminta segera melaporkan,” urai Nurhadi.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar ini juga mengungkapkan adanya laporan dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan tersebut telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan.
Ke depan, Nurhadi menyebut BGN berencana menerapkan klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur grade A dinilai sangat layak dan memiliki pelayanan prima, grade B pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang.
“Jika sampai dua atau tiga kali keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani. Ia mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal.
“Jangan sampai kebutuhan sayur diambil dari luar daerah, padahal petani lokal kita mampu. Ini PR bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” katanya.
Tidak pula ketinggalan, dalam kesempatan tersebut Nurhadi menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat. Menurutnya, seluruh dapur SPPG saat ini sudah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat, sehingga pengawasan bisa dilakukan bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya. (*)
