Usut Tuntas dan Transparan Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
JAKARTA (30 Maret): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, meminta investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.
Ia menyampaikan dukacita mendalam atas peristiwa tersebut, yang dinilai bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga besar TNI, tetapi juga bagi bangsa Indonesia.
“Saya menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit TNI kita di Lebanon. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Ini adalah kehilangan yang sangat menyakitkan, karena prajurit kita gugur saat membawa mandat perdamaian,” ujar Andina, Senin (30/3/2026).
Seorang anggota TNI Farizal Rhomadhon gugur akibat serangan Israel pada 29 Maret 2026, pukul 20.44 waktu Lebanon.
Almarhum meninggalkan seorang istri, Fafa Nur Azila, 25, dan seorang anak, Shanaya Almahyra Elshanu, yang masih berusia dua tahun.
Menurut Andina, insiden itu harus dipandang serius karena melibatkan personel pasukan penjaga perdamaian yang memiliki mandat menjaga stabilitas dan membuka ruang diplomasi di tengah konflik.
“Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga harapan agar konflik tidak meluas. Oleh karena itu, serangan apa pun yang membahayakan mereka tidak dapat ditoleransi. PBB harus memastikan ada penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Insiden terjadi di Lebanon selatan, di sekitar posisi kontingen Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon dekat Adchit al-Qusayr. Sebuah proyektil dilaporkan meledak di dekat pos, menewaskan satu personel Indonesia dan melukai beberapa lainnya. Hingga kini, asal proyektil masih dalam penyelidikan.
Andina menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah, mulai dari proses repatriasi jenazah secara hormat, penanganan maksimal bagi korban luka, hingga penguatan jalur diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Negara harus hadir penuh. Pemerintah perlu memastikan seluruh personel kita mendapatkan perlindungan maksimal, dukungan diplomatik, dan kejelasan langkah ke depan,” ujarnya.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan pasukan Indonesia di wilayah misi agar kejadian serupa tidak terulang.
Lebih lanjut, Andina mengingatkan agar konflik di Timur Tengah tidak terus dibiarkan mengalami eskalasi. Ia menilai jalur diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional harus kembali menjadi prioritas utama.
“Perang bukan solusi. Semua pihak harus kembali ke jalur diplomasi dan menghormati hukum internasional. Jangan sampai dunia kehilangan nurani,” katanya.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas atas insiden tersebut serta mengingatkan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
“Duka ini harus melahirkan ketegasan. Prajurit perdamaian tidak boleh terus menjadi korban di tengah kelambanan dunia internasional,” pungkas Andina. (Yudis/*)
