Nurhadi Dorong Inovasi Program Magang dan Antisipasi Dini Potensi PHK
JAKARTA (9 April): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadirkan program pemagangan sebagai terobosan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Program pemagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri ini menurut saya langkah yang out of the box dan perlu terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi lain,” ujar Nurhadi dalam Raker Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai, program seperti magang dan job fair perlu dijaga konsistensinya karena sangat membantu para pencari kerja, khususnya lulusan baru.
Menurutnya, banyak fresh graduate yang belum terserap bukan karena kurang kompeten, melainkan keterbatasan akses informasi peluang kerja.
“Kadang adik-adik kita yang fresh graduate ini bukan berarti tidak kompeten, tapi karena ketidaktahuan informasi terkait peluang kerja,” jelasnya.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) agar tidak berhenti di tahap awal. Ia mendorong adanya pengembangan tahap lanjutan, termasuk pemberian dukungan dan eksposur bagi peserta yang berhasil, sehingga dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.
“Saya ingin program TKM ini ada tahap lanjutan. Mereka yang berhasil bisa di-expose atau diberi reward, sehingga menjadi pilot project bagi TKM pemula,” katanya.
Ia menambahkan, banyak program usaha mikro yang terhenti di tengah jalan akibat kurangnya pendampingan. Karena itu, diperlukan panduan yang jelas serta model usaha yang bisa direplikasi agar lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, Nurhadi juga mengingatkan potensi meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu dekat. Ia meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif berbasis deteksi dini.
“Kami berharap ada deteksi dini dari Kementerian Ketenagakerjaan agar potensi badai PHK ini bisa diantisipasi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, tren PHK menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 77.000 kasus pada 2024 menjadi 88.000 pada 2025. Untuk itu, ia berharap angka tersebut dapat ditekan pada 2026.
“Kami sangat berharap PHK bisa dicegah semaksimal mungkin, sehingga jumlahnya bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya. (Yudis/*)
