Irawadi Minta Pertamina Pastikan Distribusi BBM Merata hingga Pelosok Maluku
AMBON (28 April): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga ke seluruh pelosok wilayah Maluku.
Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga di ruang Komisi II DPRD Maluku, baru-baru ini. Ia mengingatkan agar penyaluran BBM tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses energi.
“Penyaluran BBM harus merata di seluruh pelosok Maluku, bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan,” tegas Irawadi yang juga Pelaksana Harian Ketua DPW Partai NasDem Maluku itu.
Menurutnya, seluruh masyarakat Maluku memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses energi. Karena itu, kebijakan distribusi BBM harus dirancang secara adil dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.
Ia mengakui, tantangan distribusi di Maluku memang cukup kompleks karena wilayahnya yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya ketimpangan distribusi.
“Memang, secara geografis, kita ini daerah kepulauan tetapi itu bukan alasan. Negara harus hadir memastikan BBM bisa diakses oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, Irawadi menekankan bahwa salah satu kunci utama pemerataan distribusi BBM adalah perencanaan kuota yang berbasis pada kebutuhan riil di daerah.
Ia menilai, selama ini, masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam pengusulan kuota, terutama jika tidak didukung oleh data yang akurat dari pemerintah kabupaten/kota.
“Data kebutuhan harus diusulkan dari daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten melalui bupati dan dinas teknis. Kalau datanya tidak akurat, maka distribusinya juga tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM yang selama ini berjalan, termasuk pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penumpukan di satu wilayah maupun kelangkaan di wilayah lain.
“Harus ada pengawasan ketat. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan stok, sementara itu daerah lain justru kekurangan. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.
DPRD Maluku, lanjut Irawadi, akan terus mengawal persoalan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan adanya perbaikan sistem distribusi ke depan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh masyarakat Maluku, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil, dapat merasakan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan energi.
(WH/AS)
