JAKARTA (11 Mei): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada percepatan proyek dan aspek teknis semata, melainkan harus menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.
“Sering kali kita melihat pembangunan hanya dari sisi fisik dan percepatan proyek. Padahal, setiap kebijakan infrastruktur harus diuji dampaknya terhadap keselamatan publik dan kualitas hidup masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi risiko dan advokasi kebijakan yang berbasis data,” ujar Teguh saat memberikan kuliah tamu di Universitas Indonesia (UI), Kamis (7/5/2026).
Kegiatan bertema ‘Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Risiko untuk Keselamatan Publik’ itu digelar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan pembuat kebijakan terkait keterkaitan infrastruktur, transportasi, kesehatan masyarakat, dan keselamatan publik.
Teguh juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pendidikan politik, proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, hingga pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam isu kesehatan dan keselamatan.
Menurutnya, mahasiswa kesehatan masyarakat perlu memahami proses politik agar mampu berkontribusi dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.
“Mahasiswa kesehatan masyarakat tidak cukup hanya memahami aspek teknis kesehatan. Mereka juga harus mampu masuk ke ruang advokasi, memahami proses legislasi, dan menyampaikan evidence secara persuasif agar dapat memengaruhi kebijakan publik,” jelasnya.
Legislator Fraksi NasDem dari dapil Sulawesi Selatan II itu juga menyoroti pentingnya penyelarasan perspektif lintas sektor antara pembangunan infrastruktur dan kesehatan masyarakat.
“Keselamatan jalan, transportasi publik, hingga desain infrastruktur yang ramah pengguna adalah contoh nyata bahwa sektor perhubungan dan kesehatan masyarakat saling terkait. Kolaborasi lintas disiplin adalah kunci,” tambah Teguh.
Kuliah tamu tersebut mendapat sambutan positif dari mahasiswa FKM UI. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan terkait efektivitas komunikasi risiko pemerintah, tantangan advokasi kebijakan berbasis bukti, hingga implementasi aspek keselamatan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyebut kuliah tamu itu memberikan perspektif baru mengenai pentingnya jalur kebijakan dalam memperjuangkan isu kesehatan masyarakat.
“Kuliah ini memberi sudut pandang baru bagi kami tentang bagaimana isu kesehatan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan. Penjelasan Pak Teguh membuka wawasan tentang pentingnya memahami proses politik dan legislasi,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan untuk memperkuat advokasi kebijakan berbasis bukti demi terwujudnya keselamatan publik yang lebih baik di Indonesia. (*)
0 Komentar