JAKARTA (19 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengungkapkan bahwa hal yang paling dibutuhkan para korban dugaan penipuan travel haji dan umrah oleh Hanania Travel saat ini adalah kepastian dan pemulihan hak-hak segera.
Menurut dia, para jamaah itu telah mempercayakan dana mereka untuk beribadah sehingga negara harus hadir memastikan mereka memperoleh keadilan. Dia pun mengaku telah menerima audiensi para jamaah yang jadi korban beserta kuasa hukum mereka.
“Aparat penegak hukum juga didorong untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini,” kata Dini dalam Keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo – Pasuruan) itu juga menuturkan, pendalaman TPPU adalah penting karena upaya hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga membuka peluang untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana.
“Dengan penelusuran aset, itu bisa dimaksimalkan untuk pemulihan kerugian para jamaah,” tukas Dini.
Untuk itu, Dini mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh, termasuk penelusuran aset dan aliran dana yang diduga berasal dari dana para jamaah.
“Harapan kami sederhana, hak-hak korban dapat dikembalikan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Dini juga menegaskan bahwa kasus Hanania Travel harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah. Pengawasan terhadap penyelenggara harus diperketat, transparansi pengelolaan dana jamaah harus diperkuat.
“Perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” pungkas Dini.(najib/*)
0 Komentar