PROBOLINGGO (21 Oktober): Lemahnya tata kelola administrasi sejumlah yayasan pendidikan Islam berpotensi menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Oleh karenanya, kepala madrasah agar tidak hanya sibuk mengurus administrasi tetapi juga mampu membangun lembaga pendidikan yang profesional dan berkualitas.
Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam) bertema ‘Kepala Madrasah Jangan Cuma Jadi Administrator’ di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
“Yayasan harus tertib administrasi. Jangan sampai ketika ada bantuan dari Kementerian Agama, justru terkendala karena persoalan administrasi,” tegas Dini.
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Probolinggo–Pasuruan) itu mengungkapkan, sejumlah program bantuan Kementerian Agama, termasuk inkubasi kewirausahaan pesantren, pernah terkendala akibat legalitas dan administrasi yayasan yang belum aktif.
Ketua DPD NasDem Kabupaten Probolinggo ini menyebutkan, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang madrasah dan pesantren memperoleh dukungan anggaran negara.
Selain mendesak pembenahan tata kelola, Dini berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan Islam, mulai dari penguatan kompetensi guru, beasiswa siswa hingga rehabilitasi ruang kelas.
Ia berharap pada 2027 alokasi bantuan bagi madrasah semakin meningkat dan tepat sasaran, terutama bagi lembaga yang membutuhkan perbaikan fasilitas pendidikan.
Dini juga menyampaikan bahwa sejumlah usulan Program Indonesia Pintar (PIP) dari madrasah di Kabupaten Probolinggo berpeluang mendapatkan bantuan tahap kedua pada 2026.
Dalam kegiatan Ngopi yang telah memasuki titik kedelapan itu, Dini membuka ruang aspirasi bagi kepala madrasah dan pengelola yayasan untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan secara langsung.
“Silakan sampaikan aspirasi. Ini waktu yang tepat karena saya sedang reses. Semua masukan akan kami akumulasi untuk disampaikan dalam rapat-rapat kerja,” ujarnya.
Dini menegaskan, kemajuan madrasah tidak cukup diukur dari pembangunan gedung, melainkan juga kualitas guru, transparansi tata kelola, dan kesempatan siswa mengakses pendidikan.
“Madrasah harus semakin maju, gurunya semakin berkualitas, dan anak-anak memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan,” pungkasnya. (najib/*)
0 Komentar