JAKARTA (28 Juli): Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Imamuddin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, validitas data masih menjadi keluhan utama masyarakat saat reses.
“Hasil reses kemarin, masyarakat banyak menyampaikan keluhan terkait DTSEN dan KJP. Sistem ini harus diperbaiki dan diperhatikan secara serius agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Imamuddin saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia mengungkapkan, masih ditemukan laporan penerima KJP Plus yang dinilai berasal dari keluarga mampu. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan bersama instansi terkait memperketat proses verifikasi dan pemutakhiran data agar tidak terjadi salah sasaran.
“Anggaran daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pendataan harus akurat sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.
Selain itu, Imamuddin menilai, program sekolah swasta gratis yang saat ini mencakup 103 sekolah masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.
“Program sekolah swasta gratis untuk 103 sekolah masih kurang untuk masyarakat DKI Jakarta,” tegasnya.
Imamuddin berharap, pemerintah terus mengevaluasi dan memperluas cakupan program sekolah swasta gratis. Ia juga menegaskan seluruh kebijakan pendidikan, termasuk sistem penerimaan murid baru, harus didukung basis data yang akurat agar manfaatnya dirasakan secara adil oleh masyarakat.
(FM/WH/AS)
0 Komentar