JAKARTA (30 Juli): Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pembenahan sistem dana bagi hasil, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta evaluasi terhadap remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Rifqinizamy menilai pembahasan mengenai sistematika dana bagi hasil perlu dilakukan secara komprehensif agar pembagian manfaat pembangunan berjalan secara adil bagi daerah.
“Isu terkait dengan dana bagi hasil tadi menjadi penting untuk kita cek satu per satu dasar ketentuan peraturan perundang-undangannya. Jangan sampai muncul stigma bahwa di tempat kita hanya menerima dan menonton investasi tetapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang proporsional,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy.
Selain aspek fiskal, Komisi II juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan di daerah, termasuk melalui pembahasan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Rifqi, kesejahteraan kepala daerah harus diiringi dengan integritas dan ketahanan dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami juga tentu ingin memastikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah kita itu memiliki performa kinerja yang baik sekaligus resiliency terhadap sesuatu yang memungkinkan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rifqi turut mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai pengelolaan anggaran yang efisien dan inovatif.
“Kepala daerah baik dalam konteks melakukan penghematan dan efisiensi anggaran dan melakukan inovasi-inovasi lain sehingga menghasilkan APBD yang lebih baik di tengah segala keterbatasan yang sedang kita hadapi bersama,” pungkasnya.
Rapat kerja dan RDPU tersebut membahas tiga agenda utama, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (gema/*)
0 Komentar