JAKARTA (21 Agustus): Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas dan Minerba merupakan hak murni daerah penghasil yang harus disalurkan tepat waktu oleh pemerintah pusat tanpa adanya penundaan. Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Syarif Fasha menyikapi aspirasi Banggar DPRD Provinsi Jambi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Syarif membeberkan, lebih dari 60% APBD Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota di wilayah itu masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Tanpa keterbukaan dan kelancaran penyaluran DBH, daerah tidak akan mampu mendongkrak perekonomian lokal.
“Penopang terbesar pertumbuhan ekonomi itu adalah government spending di tingkat daerah. Jika DBH ditahan, bagaimana daerah bisa menekan angka pengangguran dan menjaga laju inflasi?” ujar Syarif.
Selain menyoroti keadilan fiskal, legislator NasDem dari Dapil Jambi itu juga menggarisbawahi urgensi pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Jambi.
“Kehadiran PLTU Mulut Tambang dengan jarak hanya sekitar lima kilometer dari lokasi tambang merupakan solusi konkret atas polemik pengangkutan batu bara darat yang tak kunjung usai meski telah berganti kepemimpinan di tingkat provinsi,” ujar Syarif.
Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa keberadaan PLTU Mulut Tambang akan menciptakan kemandirian energi bagi Provinsi Jambi yang saat ini memiliki cadangan batu bara terbesar kelima di Indonesia. Kebutuhan listrik Jambi sebesar 450 Megawatt selama ini sangat rentan karena masih bergantung pada jaringan interkoneksi dari Sumatra Selatan dan Sumatra Barat.
“Kalau interkoneksi terganggu sedikit saja, misalnya ada pohon tumbang menimpa kabel, Jambi langsung padam total dan masyarakat yang jadi korban. Dengan PLTU Mulut Tambang, Jambi memiliki cadangan energi mandiri bahkan bisa menyuplai kelebihan daya ke daerah tetangga. Terkait pola komunikasi, sebagai wakil rakyat dapil Jambi, saya berkomitmen membuka ruang koordinasi berkala dengan DPRD Provinsi Jambi saat agenda reses mendatang agar aspirasi daerah dapat terus terkawal di Komisi XII,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar