JAKARTA (10 September): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Erna Sari Dewi menyoroti pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi anggaran di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ketertinggalan masing-masing daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka pendalaman pembahasan RKA/L 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
“Saya hanya ingin menyinggung soal ketidakadilan dan pemerataan terhadap distribusi anggaran. Terbuka lebar ini, Pak,” kata Erna.
Erna menegaskan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Menurutnya, APBN juga memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial.
“APBN ini bukan saja instrumen pertumbuhan. Tapi APBN ini instrumen untuk menjaga pemerataan di wilayah seluruh Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Oleh karena itu, Erna mengingatkan agar distribusi anggaran tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ia menilai prinsip keadilan dalam penganggaran tidak berarti setiap daerah harus memperoleh anggaran dalam jumlah yang sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jadi nggak boleh, Pak, numpuk di satu tempat, numpuk lagi di pulau ini, pulau B, pulau C, tidak boleh. Saya sepakat, Pak, bahwa adil itu nilainya tidak sama. Bukan soal nilainya yang sama, sepakat kita,” ujarnya.
Erna juga meminta pemerintah mempertimbangkan tingkat ketertinggalan daerah dalam menentukan alokasi anggaran. Menurutnya, hal tersebut penting agar distribusi anggaran mampu menjawab kebutuhan daerah yang selama ini belum merasakan pemerataan pembangunan.
“Tetapi apakah anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing? Kita harus juga lihat bagaimana tingkat ketertinggalan di daerah-daerah yang tidak merasakan keadilan soal distribusi anggaran ini,” pungkasnya. (gema/*)
0 Komentar