JAKARTA (25 Oktober): Angka partisipasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang tinggi baru bermakna jika data yang dihasilkan benar-benar berujung pada perbaikan pembelajaran di ruang kelas.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menanggapi pendaftaran TKA 2026 jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 3,86 juta peserta atau 91,72% dari total calon peserta. Pemerintah memastikan sistem daring siap melayani hingga 900.000 peserta bersamaan pada pelaksanaan TKA yang dimulai, Senin (26/10).
“Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua—pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua—benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2026).
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa TKA harus menjadi peta jalan untuk intervensi presisi, bukan sekadar ajang pemetaan yang berhenti di atas kertas.
Ia mengingatkan bahwa hasil TKA 2026 jenjang SD dan SMP yang dirilis Mei lalu menunjukkan persoalan mendasar yang belum terjawab yaitu rata-rata numerasi siswa SMP hanya 40,34, sementara itu literasi 60,83. Hanya 9,67% siswa SMP yang masuk kategori baik dalam matematika.
“Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim,” tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI.
Di balik klaim kesiapan sistem, sambung Rerie, pelaksanaan TKA berbasis komputer masih menghadapi tantangan dasar. Data pemerintah menunjukkan sekitar 23% satuan pendidikan di Indonesia belum terkoneksi internet.
Keterbatasan perangkat dan jaringan membuat sejumlah sekolah harus menggelar tes dalam beberapa gelombang, bahkan meminjam perangkat untuk memastikan siswa dapat mengikuti asesmen.
Kondisi ini, menurut Rerie, memunculkan pertanyaan tentang keadilan hasil. Jika infrastruktur saja belum setara, bagaimana mungkin skor TKA dapat dibaca sebagai ukuran yang adil bagi seluruh peserta? “Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda,” ujarnya.
Anggota Mejelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemerintah tidak berhenti pada penyelenggaraan tes.
Rerie menawarkan sejumlah solusi, antara lain adanya alokasi anggaran untuk program remedial berbasis data. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya membiayai pelaksanaan tes, tetapi juga menggelontorkan dana untuk bimbingan teknis guru dan penyediaan alat peraga yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik di masing-masing daerah. Data TKA, kata dia, harus menjadi dasar alokasi, bukan sekadar laporan.
Selain itu, tambah Rerie, harus ada perubahan pendekatan pembelajaran. Guru didorong beralih dari sekadar mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter. Evaluasi bagi guru perlu diarahkan untuk menumbuhkan nalar siswa, bukan sekadar hafalan.
Terpenting, jelas Rerie, harus dibangun komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Orang tua diminta tidak terpaku pada peringkat, melainkan mendukung proses belajar yang bermakna di rumah.
“TKA sudah memberi kita peta jalan. Sekarang kita semua harus berani melangkah,” pungkas Rerie.
Dengan pendaftar yang menembus 3,86 juta, TKA 2026 memang menjadi momentum besar. Namun, keberhasilan sejatinya tidak diukur dari lancarnya sistem daring atau tingginya partisipasi, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai yang masih kurang itu benar-benar mampu diperbaiki di ruang kelas. (*)
0 Komentar