Author: nasdem

JAKARTA (14 April): Partai NasDem sebagai partai politik baru di DPR menimba banyak pengalaman dari pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015. Sejumlah catatan itu perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem dan mekanisme internal partai serta eksternal yang perlu diperjuangkan NasDem. “Urgensinya jelas, untuk kepentingan kualitas demokrasi agar misi ideal Pilkada Serentak benar-benar terwujud sehingga terpilih pemimpin daerah yang berintegitas dan kapable, agar daerah dan masyarakat merasakan kehadirannya,” ujar Sekjen Partai NasDem, Nining Indra Saleh, di Jakarta,  Kamis (14/4). Hal itu yang mendorong Nining menggagas seminar ‘Menuju Pilkada Serentak

JAKARTA (14 April): Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis perlu menjelaskan kepada publik nilai aset serta motifnya mendirikan perusahaan offshore di yuridiksi bebas pajak. Sebagai pejabat publik, Harry wajib melaporkan kekayaan yang dimiliki kepada negara. "Biar seimbang informasinya, dia klarifikasi. Laporkan. Apakah ini sah? Nanti dilihat apakah aset dan income dia seimbang enggak. Kalau enggak bisa dijelaskan secara wajar, patut diduga ini didapat dari ilegal enrichment yang dia lakukan," ujar Kepala Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Yunus Husein di Jakarta, Rabu (13/4). Nama

JAKARTA (13 April): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan membongkar bangunan tidak berizin di pulau reklamasi. Pengembang yang melakukan pembangunan tanpa izin dikenakan sanksi denda. "Kita segel tetapi kita enggak bongkar. Karena ada pasal yang mengatur denda," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4). Ahok menjelaskan, kasus bangunan ilegal di pulau reklamasi berbeda dengan bangunan yang berdiri di atas zona terlarang seperti zona hijau. Jika bangunan berdiri di zona hijau, kata Ahok, harus

JAKARTA (12 April): Pimpinan DPR saling tuding soal Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung Senin (11/4). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengeritik rapat itu karena hanya dipimpin satu unsur pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Ade Komarudin, padahal menurut Tatib DPR seharusnya dihadiri dua pimpinan DPR.  Malah rapat juga memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat itu. Jangan ada kongkalikong di belakang. Jangan mencederai yang diinginkan pemerintah," kata Fadli di Jakarta, Selasa (12/4). Fadli mengaku pada Rapat Bamus itu dia masih

JAKARTA (12 April): Saat ini paling kurang terdapat 30 perizinan yang menghambat program sejuta rumah rakyat. Untuk mengoptimalkan implementasi program itu pemerintah siap melakukan berbagai upaya utamanya pemangkasan perizinan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengemukakan itu seusai rapat koordinasi penyederhanaan perizinan dan persyaratan untuk percepatan perwujudan sejuta rumah rakyat, yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. "Tadi diteliti satu per satu dan akan disederhanakan. Akan dihilangkan 11 peraturan, tapi harusnya bisa dihilangkan lebih dari itu, bisa lebih ringkas lagi," kata Siti di Kemenko

BREBES (12 April): Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menegaskan pulau hasil reklamasi yang dilakukan pengembang menjadi milik negara. Perusahaan swasta maupun Pemerintah Daerah hanya menggunaan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB). Ferry menambahkan, kepemilikan lahan reklamasi tidak bisa dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, apalagi swasta. "Seluruh (lahan hasil) reklamasi itu tanah negara. Makanya saya bilang,reklamasi itu umum," Kata Ferry saat ditemui di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4). Menurut Ferry, kepemilikan tanah reklamasi yang dibeli  masyarakat dari pengembang tidak

JAKARTA (11 April): Permintaan fee proyek sudah menjadi hal lumrah di Komisi V DPR. Fee bahkan sudah menjadi sistem di komisi infrastruktur dan perhubungan itu. "Mengalir saja. Kita serahkan proyek kepada rekanan, kita berhak menerima fee," kata anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti saat bersaksi untuk terdakwa Abdul Khoir, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/4). Damayanti memastikan, sebuah proyek tidak bakal lolos jika tidak ada fee untuk Komisi V DPR. Dia juga terang-terangan mengaku mendapatkan fee dari proyek jatah aspirasi pembangunan dan rekonstruksi jalan di Maluku

JAKARTA (11 April): KTP dukungan buat Ahok yang dikumpulkan Teman Ahok telah menembus 533.420 melebihi batas minimal 532.000 bagi calon perseorangan (independen) untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meskipun begitu, sebagaimana diungkapkan Koordinator Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, Teman Ahok tetap akan melakukan pengumpulan KTP dukungan hingga 1.000.000 sebagaimana yang diharapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Oleh sebab itu saya minta teman-teman tetap bersemangat mengumpulkan KTP hingga menembus angka satu juta,” kata Amalia saat para pendukung Ahok mengadakan syukuran atas terkumpulnya 533.420 KTP dukungan di markas Teman

LAMPUNG (10 April): Masih dalam rangkaian Pelantikan Ketua DPW Partai NasDem, hari ini (Minggu, 10 April) Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh melakukan Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Lampung, DR. Ir. Mustafa, yang juga sebagai Bupati Lampung Tengah. Acara pelantikan di tengah sawah itu dilakukan di Desa Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah dibarengi dengan acara panen raya yang digagas Petani NasDem. Selain Mustafa, dilantik pula ketua DPD Nasdem di empat kabupaten di Lampung yakni Agung Ilmu Mangkunegara untuk Lampung Utara, Asih Fatwanita

BANDUNG (9 Maret): Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Barat menolak rencana pengadaan 100 mobil dinas baru Toyota Fortuner yang diperuntukkan bagi para anggota DPRD Jabar. Sikap penolakan Fraksi NasDem DPRD Jabar terhadap rencana pembelian mobil mewah tersebut sesungguhnya sudah dikaji sejak beberapa hari sebelumnya. “Kami melihat bawah ada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di 2015-2016, sehingga anggaran dana desa yang tadinya 100 juta tersedot menjadi 50 juta, nah sebaiknya anggaran desa tetap dijadikan prioritas utama karena lebih penting,” ujar Imran Servia, Anggota DPRD Jawa Barat. Sementara Ketua