JAKARTA (13 Juli): Terkait terjadinya penyandraan kembali Warga Negara Indonesia (WNI), DPR RI meminta pemerintah melakukan segala upaya membebaskan 10 (WNI) yang disandera kelompok radikal di Filipina, baik melalui operasi intelijen, militer, teritorial, negosiasi, dan sebagainya.
āMeski kami menilai pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Filipina, tinggal dilanjutkan dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Malaysia. Operasi militer Indonesia atas seizin Filipina harus memprioritaskan pada operasi intelijen dengan tujuan mengungkap di mana sandera ditahan dan di bawah komando siapa,ā kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Mayjen (Purn) Supiadin di Jakarta, Selasa (12/7).
Sementara untukĀ operasi teritorial, lanjutnya, memberikan pembinaan pada masyarakat setempat, sehingga perlu melakukan pendekatan pada tokoh di sana. Tujuannya agar operasi militer tidak salah sasaran. āKita tidak mengenal medan di mana sandera ditahan, karenanya kita memerlukan pentunjuk dari masyarakat setempat,ā ujarnya.
Lebih jauh Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat ituĀ juga menambahkan,Ā untuk melakukan negosiasi, dilakukan pendekatan kepada kelompok Abu Sayyaf atau Nur Miswari. Tidak kalah pentingnya pendekatan dengan Presiden Filipina yang sangat peduli memberantas segala bentuk kekerasan di negerinya.
āPendekatan dilakukan menyeluruh. Kita harus tahu kelemahan Abu Sayyaf. Kita harus tahu kekurangan masyarakat Filipina pada umumnya, apakah masalah pendidikan, kesehatan, atau tenaga kerja. Pendekatan itu bisa dipergunakanĀ sebagai mediator pemikiran,ā tutupnya. (*)
0 Komentar