Pembangunan Konektivitas Transportasi tidak Boleh hanya Pendekatan Bisnis
JAKARTA (13 April): Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan konektivitas antarwilayah yang dinilai masih terjadi, khususnya di daerah seperti Bengkulu.
Menurutnya, kebijakan transportasi saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan, terutama dalam sektor penerbangan. Beberapa rute dengan tingkat keterisian rendah tetap dipertahankan, sementara di daerah lain justru dihentikan.
“Saya melihat ada isu pemerataan konektivitas. Ada rute dengan keterisian rendah tetap dipertahankan, sementara di daerah lain justru dihapus,” ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia mencontohkan kondisi di Bengkulu yang mengalami keterbatasan konektivitas dari berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
“Bengkulu ini mengalah dalam banyak hal, baik darat, laut, maupun udara. Sekarang bahkan rute penerbangan juga berkurang,” tegasnya.
Menurut Erna, pendekatan pembangunan transportasi tidak boleh semata didasarkan pada aspek bisnis seperti tingkat keterisian penumpang (load factor), tetapi harus mengedepankan keadilan wilayah.
“Kita jangan hanya berpikir dari sisi bisnis. Negara harus hadir memastikan pemerataan konektivitas,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah yang masih tertinggal tetap mendapatkan akses transportasi yang layak.
“Bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga harus adil bagi seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
Di sisi lain, Erna mengapresiasi pelaksanaan angkutan Lebaran 2026 yang secara umum berjalan baik. Tingginya mobilitas masyarakat, khususnya di sektor penerbangan, menunjukkan peningkatan permintaan yang mampu diakomodasi.
“Secara keseluruhan cukup baik. Mobilitas masyarakat tinggi, terutama di penerbangan dengan keterisian mencapai 78 hingga 83 persen, bahkan puncaknya sampai 86 persen,” pungkasnya. (Yudis/*)
