Negara Diminta Hadir Selesaikan Pesangon Eks Karyawan Merpati
JAKARTA (15 April): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti kinerja perusahaan BUMN menyusul belum tuntasnya pembayaran pesangon eks karyawan Merpati Nusantara Airlines yang telah berlarut-larut.
“BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada di mana negaranya untuk hadir dalam situasi seperti ini?” tegas Felly dalam RDP Komisi IX DPR RI dengan Ditjen PHI Jamsos Kemnaker dan Dirut Human Capital SDM BP BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Kasus ini kembali mencuat setelah para eks karyawan Merpati mengadu ke DPR karena hak pesangon mereka belum juga dibayarkan, meski prosesnya telah berlangsung bertahun-tahun sejak maskapai tersebut berhenti beroperasi. Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan ketenagakerjaan di BUMN yang belum terselesaikan.
Situasi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan di tubuh perusahaan plat merah. Di tengah kewajiban negara menjamin perlindungan tenaga kerja, berlarutnya penyelesaian hak pekerja justru menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen dan akuntabilitas BUMN.
Felly kemudian menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang terus berjalan meski mengalami masalah keuangan serius.
“Kalau ditayangkan utang dengan harta yang ada, menggambarkan ketidakmampuannya membayar semuanya. Pertanyaannya, ini perusahaan persero, dia jalan harusnya ada kontrol. Kok bisa seperti ini?” lanjutnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga menyoroti pola kerugian yang kerap terjadi di BUMN, termasuk pada Merpati.
“Kenapa sih selalu, kok terkesan perusahaan yang plat merah rugi saja melulu. Kenapa yang lain, bukan plat merah, bisa kita lihat sekarang? Ada apa sebetulnya?” katanya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya praktik yang tidak sehat di balik kondisi tersebut.“Mau Garuda, mau apa pun, ini ada apa sih sebetulnya? Jangan-jangan aji mumpung semua di dalamnya,” ujarnya.
Untuk itu, Felly menyatakan dukungannya jika Komisi IX DPR perlu membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut persoalan BUMN bermasalah.
“Kalau sampai pansus, saya juga setuju. Ini memang sudah dari waktu yang lalu, sudah lama. Pemerintah hari ini kena getahnya lagi,” ucap Felly.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden berpihak pada pekerja, sehingga para pejabat terkait harus mampu menghadirkan solusi nyata.
“Setahu kita Presiden sangat memihak kepada pekerja. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak mampu membantu Presiden mencari solusi, layak nggak duduk di tempat ini?” tegasnya.
Felly kembali mengingatkan agar BUMN tidak menjadi contoh buruk bagi perusahaan lain.
“Sekali lagi, jangan menjadi contoh buruk untuk perusahaan yang bukan plat merah,” tukasnya. (Yudis/*)
