Shadiq Pasadigoe Tinjau Sawah Terdampak Bencana di Tanah Datar
TANAH DATAR (20 April): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, meninjau langsung ke kawasan persawahan di Kecamatan Lima Kaum dan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dalam rangka kunjungan pengawasan (kunwas) pada 16–18 April 2026 di Sumatra Barat.
Dalam peninjauan tersebut, Shadiq menemukan bahwa sejumlah lahan pertanian masih belum dapat digarap sejak terjadinya bencana galodo pada tahun 2024, yang kemudian diperparah oleh bencana hidrometeorologi pada 2025. Kondisi ini berdampak serius terhadap produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat.
“Sudah cukup lama sawah ini tidak bisa difungsikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya di Tanah Datar, Sabtu (18/4/2026).
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang itu menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, khususnya dalam penanganan pascabencana di sektor pertanian.
Anggota Komisi XIII DPR RI itu secara tegas meminta kepada kementerian terkait serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) lahan pertanian yang terdampak. Menurutnya, langkah cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan memulihkan ekonomi mereka.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sendiri telah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan lahan persawahan terdampak bencana. Berbagai langkah strategis telah disiapkan guna memastikan program rehabilitasi berjalan optimal di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, menyampaikan bahwa perhatian dari Menteri Pertanian RI menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
“Perhatian pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian, sangat membantu dalam mempercepat proses pemulihan. Kami terus berupaya agar lahan-lahan pertanian yang terdampak bisa segera kembali produktif,” ujarnya.
Di tingkat nasional, penanganan bencana dan proses pemulihan (recovery) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah daerah, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai koordinator utama dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Shadiq juga menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi sawah ini tidak hanya menyangkut sektor pertanian, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara luas di Sumatra Barat.
“Harapan saya tentu agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera menghasilkan langkah nyata di lapangan,” pungkas Shadiq. (Tim Media Shadiq/*)
