JAKARTA (12 Juni): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti rencana pembangunan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang diusulkan Menteri HAM Natalius Pigai. Menurutnya, di tengah semangat efisiensi anggaran negara, pembangunan kantor baru bukanlah kebutuhan yang mendesak.
“Enggak usah bangun kantor. Enggak usah. Kantornya sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya. Kita berpikir progresif begitu,” kata Willy dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Willy menegaskan, fokus utama Kementerian HAM seharusnya diarahkan pada penguatan program dan pelayanan kepada masyarakat, bukan pada pembangunan infrastruktur perkantoran.
“Sudah, Pak Prabowo-nya sudah progresif. Masa kita konservatif? Jangan pelayanan ke dalam dulu. Tunjukkan ketika ini (HAM) diurus aktivis, ini benar,” ujarnya.
Menurut Willy, semangat yang harus dibangun Kementerian HAM adalah memperkuat substansi pelayanan dan instrumen perlindungan HAM yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Bangunlah jiwanya, baru raganya. Jadi kita sama-sama punya spirit yang sama,” tegasnya.
Meski mengkritisi rencana pembangunan kantor, Willy menegaskan Komisi XIII mendukung penuh penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas Kementerian HAM. Namun dukungan tersebut harus diwujudkan melalui program yang terukur dan memiliki dampak nyata.
Dalam kesempatan yang sama, legislator Partai NasDem itu meminta Kementerian HAM memperbaiki struktur anggaran yang diajukan. Menurut Willy, berbagai program yang diusulkan masih perlu dirinci agar indikator dan targetnya dapat diukur secara jelas.
“Kalau ini tidak detail, tidak bisa. Variabelnya tidak terukur. Benar HAM itu sesuatu yang intangible, tapi instrumen harus tangible, program harus tangible,” katanya.
Karena itu, Komisi XIII memutuskan menunda persetujuan pembahasan anggaran dan meminta Kementerian HAM melakukan refocusing serta restrukturisasi anggaran, termasuk menyusun skema trajektori pengembangan kelembagaan dalam lima tahun ke depan.
“Kita minta skema trajektorinya minimal lima tahun ini seperti apa. Sehingga ketahuan porsinya, pembangunan instrumennya bagaimana, sumber daya manusianya seperti apa,” tukas Willy. (yudis/*)
0 Komentar