JAKARTA (13 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mengamati upaya pemerintah dalam upaya membangun pendidikan nasional. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Lisda menggagas forum komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Saya merasa perlu ikut menginisiasi guna menggenapi dan mengambil langkah untuk menguatkan PKBM yang belum banyak diberdayakan dengan membentuk forum komunikasi,” ungkap Lisda, Rabu (12/8/2026).
Ia menuturkan, PKBM semestinya tidak hadir hanya sebagai sarana substitusi atau alternatif, melainkan sebagai mesin inklusi sosial yang menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem sekolah konvensional.
Menurutnya, PKBM memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, penguasaan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics ) serta melengkapi agenda pembangunan pendidikan nasional.
“PKBM adalah mesin inklusi sosial yang menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem sekolah konvensional. Alat memberantas kebodohan dan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam inisiasi pembentukan Forum Komunikasi PKBM Digital itu, Lisda merumuskan peran penting PKBM, antara lain untuk menjembatani kesetaraan dan akses pendidikan secara umum.
“Artinya, sistem pendidikan formal memiliki struktur dan batasan usia yang ketat. PKBM hadir menggenapi peran pemerintah dengan menyediakan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat marjinal atau mereka yang mengalami putus sekolah,” papar Lisda.
Begitupun dengan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), menurut Lisda, PKBM memastikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Di samping itu, diperlukan juga pendidikan sepanjang hayat dengan menyediakan ruang belajar tanpa batasan usia, memungkinkan masyarakat dewasa untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan zaman,” ujar Lisda.
Selain itu, PKBM juga membutuhkan fleksibilitas dan kontekstualisasi agar kurikulum di PKBM dapat disesuaikan dengan potensi daerah dan potensi peserta didik, sehingga materi pembelajaran langsung memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nyata.
Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I itu juga menjelaskan, PKBM juga sebagai katalis pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural maupun budaya dalam mengakses pendidikan formal, seperti pernikahan dini, peran domestik, atau keterbatasan ekonomi keluarga.
Lebih jauh Lisda juga menerangkan, PKBM harus menjadi ruang yang aman dan adaptif bagi perempuan untuk berkembang. Sebut misalnya jadwal belajar yang adaptif. Dengan begitu, lanjutnya, memungkinkan ibu rumah tangga dan pekerja wanita membagi waktu antara kewajiban keluarga/kerja dengan proses belajar tanpa harus meninggalkan salah satunya.
“Termasuk kemandirian ekonomi dan kewirausahaan, bahwa PKBM tidak hanya memberikan literasi dasar, tetapi juga pelatihan vokasi (seperti kerajinan, kuliner, tata busana, hingga manajemen usaha kecil) yang mendorong perempuan menjadi mandiri secara finansial,” jelas Lisda.
Tak ketinggalan terkait penguatan literasi keluarga, bahwa perempuan terdidik merupakan pilar utama dalam keluarga. Melalui PKBM, peningkatan literasi perempuan berbanding lurus dengan kualitas pengasuhan anak, kesehatan keluarga, dan penurunan angka stunting.
“Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi penguasaan STEM di tingkat akar rumput, bahwa penguasaan STEM tidak boleh terbatas pada sekolah favorit atau perguruan tinggi saja. PKBM berperan penting mendekatkan konsep STEM ke masyarakat luas agar tidak terjadi jurang digital,” urai Lisda.
Oleh karenanya, tambah Lisda, integrasi penguasaan STEM di tingkat akar rumput harus dilengkapi dengan literasi digital dan terapannya, serta mengembangkan inovasi berbasis komunitas dan mendorong keterlibatan perempuan dalam STEM.
“Menggenapi upaya pemerintah dan pencapaian target pembangunan, keberadaan PKBM harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan target-target nasional maupun global,” urai Lisda.
Untuk itu pun, dibutuhkan peran strategis PKBM dengan membantu meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi urni (APM) di tingkat daerah. Dengan begitu akan menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
“Ini akan mengurangi kesenjangan gender dalam tingkat literasi, keterampilan kerja, dan partisipasi ekonomi,” tandas Lisda.
Terkait pemberdayaan ekonomi lokal, Lisda berpendapat bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, melalui pembekalan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penguatan kapasitas PKBM—baik dari sisi tata kelola, kualifikasi tutor, maupun sarana prasarana—merupakan investasi strategis.
“Dengan mengintegrasikan sains, teknologi, dan pemberdayaan berbasis gender ke dalam program PKBM, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun SDM yang adaptif, mandiri, dan berdaya saing global,” pungkas Lisda. (*)
0 Komentar