JAKARTA (17 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan akreditasi biro perjalanan umrah. Menurutnya, kasus Hanania Travel harus menjadi pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang dan semakin banyak masyarakat yang dirugikan.
“Yang terpenting bagi saya adalah, bukan hanya ada atau tidaknya akreditasi, tetapi bagaimana negara benar-benar bisa memberikan perlindungan kepada jamaah. Jangan sampai masyarakat yang sudah bertahun-tahun menabung untuk beribadah justru menjadi korban,” ungkap Dini dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Dini juga menuturkan, jika melihat kasus First Travel dan sekarang Hanania Travel, ada satu kesamaan yang perlu menjadi perhatian, yakni, banyak calon jamaah merasa yakin karena melihat promosi yang besar, kantor yang terlihat profesional, jumlah jamaah yang banyak, bahkan adanya tokoh publik atau artis yang ikut mempromosikan.
“Padahal, hal-hal tersebut belum tentu menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya,” jelas Dini.
Oleh karena itu, tambah Dini, mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati sebelum mendaftar. Pastikan izin usahanya jelas, cari tahu rekam jejak perusahaannya, pahami isi perjanjian yang ditawarkan, dan jangan ragu bertanya apabila ada hal yang belum dipahami.
Terkait usulan agar biro perjalanan umrah terakreditasi dan tergabung dalam asosiasi seperti Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Himpunan Penyelenggara Umrah & Haji (Himpuh) dan sebagainya, tentu itu merupakan langkah yang baik. Keanggotaan asosiasi menunjukkan adanya komitmen untuk mengikuti aturan dan pembinaan.
“Namun saya juga tidak ingin masyarakat beranggapan bahwa keanggotaan asosiasi saja sudah cukup menjadi jaminan. Yang paling penting tetap pengawasan yang berjalan dengan baik, transparansi pengelolaan dana jamaah, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” tegas Dini.
Ke depan, legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu berharap, adanya penguatan akreditasi dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat.
“Tujuan akhirnya harus jelas, yaitu melindungi jamaah dan memastikan hak-hak mereka aman sejak mendaftar, berangkat beribadah, hingga kembali ke tanah air,” pungkas Dini. (najib/*)
0 Komentar