JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengatasi persoalan sampah (bebas sampah).
“Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif,” kata Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Kemendagri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi daerah dalam pengelolaan sampah sekaligus mempercepat penyelesaian masalah sampah secara nasional.
Fauzan menilai sampah tidak lagi boleh dipandang sebagai beban, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan yang bernilai ekonomi dan produktif.
Oleh karena itu, daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan sampah perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
“Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” kata Fauzan.
Usulan tersebut disampaikan Fauzan setelah mengapresiasi langkah Kemendagri yang selama ini turut membantu pemerintah daerah menangani persoalan sampah, termasuk melalui penyediaan mesin-mesin pengelolaan sampah di sejumlah daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut perlu dilanjutkan dan diperluas agar kapasitas pengelolaan sampah daerah semakin meningkat.
Legislator Fraksi NasDem itu menegaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan di tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya tersebut harus dimulai dari hulu, yakni rumah tangga, melalui pembudayaan pemilahan sampah sejak sumbernya.
“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan Pemda agar secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran,” ujarnya.
Menurut Fauzan, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. (dpr.go.id/*)
0 Komentar