JAKARTA (7 Juli): Indonesia diharapkan mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Pasalnya, skema yang ada saat ini membuat harga karbon Indonesia makin tertekan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), di Gedung Perlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Skema insentif dari World Bank selama ini membuat harga karbon hanya di kisaran US$5. Sementara harga di pasar bebas seperti Brasil yang bisa mencapai US$12–15. Kita punya kekuatan, kita punya bahan baku. Kalau cuma mengharapkan insentif World Bank, kita diatur sama World Bank,” tegas Fasha.
Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah mulai bernegosiasi untuk masuk ke skema jual-beli karbon di pasar bebas, alih-alih terus bergantung pada pola insentif yang ada.
“Paradigma kita menerima insentif dari World Bank, coba kita mulai negosiasi untuk jual-beli di pasar bebas,” ujarnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar