JAKARTA (13 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi pilar utama dalam pemenuhan nutrisi generasi muda, tetapi juga sebagai katalisator strategis dalam memperkuat pemenuhan hak anak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Menurutnya, integrasi peran perempuan dan perlindungan anak dalam skema MBG dinilai menjadi solusi konkret untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lisda menekankan ada beberapa hal yang relevan dengan dampak ganda, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan melalui rantai pasok lokal.
“Dalam pelaksanaan proyek MBG, perempuan memegang peranan krusial, mulai dari tahap perencanaan menu, pengelolaan dapur komunitas, hingga penyediaan bahan baku. Keterlibatan ini membuka akses lapangan kerja baru dan peluang wirausaha bagi ibu rumah tangga serta kelompok perempuan lokal,” ungkap Lisda dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026)
Dapur-dapur produksi MBG, tambahnya, melibatkan kelompok usaha perempuan dan koperasi lokal dalam menyuplai komoditas pangan berdampak pada Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pendapatan tambahan yang diperoleh perempuan berdampak langsung pada peningkatan daya beli keluarga serta akses pendidikan dan kesehatan anak. Juga menciptakan kemandirian finansial keluarga,” ujar Lisda.
Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I itu juga mengatakan, program pelatihan kebersihan pangan, tata kelola bisnis skala kecil, dan standar gizi memberikan peningkatan kapasitas keterampilan jangka panjang bagi para pekerja perempuan.
“Kami melihat proyek MBG bukan sebatas pembagian makanan, melainkan intervensi ganda. Di satu sisi, kita mengamankan hak tumbuh kembang anak secara maksimal, dan di sisi lain, kita membendung ketimpangan gender dengan membuka akses ekonomi formal bagi perempuan di tingkat akar rumput,” kata Lisda.
Dipaparkannya, sisi perlindungan anak dalam program MBG melampaui sekadar pemberian piring makanan. Program itu dirancang untuk memastikan hak dasar anak atas pangan aman dan sehat terpenuhi tanpa diskriminasi.
Namun tentu diperlukan perbaikan, seperti penerapan standar keamanan pangan yang ketat untuk melindungi anak dari risiko penyakit akibat kontaminasi makanan tandar pemenuhan gizi. Dan perlu ada integrasi program sosial di area dapur dan sekolah memastikan ruang tumbuh kembang anak tetap aman dan terlindungi dari segala bentuk penelantaran.
“Hal positif lain tentu, lingkungan belajar juga kondusif, kecukupan gizi harian secara langsung meningkatkan daya konsentrasi, kehadiran di sekolah, serta menekan angka putus sekolah,” tukasnya.
Lisda yang sudah dua periode duduk di kursi Senayan, mengatakan keberhasilan serta akuntabilitas program MBG di lapangan mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Sinergi antara perlindungan anak dan jaminan sosial keluarga menjadi aspek kunci yang perlu terus dikawal.
“Program Makan Bergizi Gratis ini menyentuh dua isu utama yang menjadi perhatian kami di DPR RI, yaitu kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak,” ujar Lisda.
Kami di parlemen, lanjutnya, akan memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya tepat sasaran secara gizi, tetapi benar-benar melibatkan kelompok perempuan lokal dalam rantai pasoknya.
“Ketika ibu-ibu di daerah diberdayakan sebagai pengelola dan penyedia bahan pangan, kesejahteraan rumah tangga ikut terangkat, dan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak dapat terjamin secara berkelanjutan,” urainya.
Sinergi antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Proyek MBG menciptakan dampak ganda (multiplier effect) terhadap pengurangan angka kemiskinan dan intervensi stunting. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi dan anak-anak tumbuh sehat terawat, fondasi kesejahteraan sosial-ekonomi di tingkat tapak akan terbentuk dengan kokoh.
“Secara kalkulasi ekonomi, mengintegrasikan perempuan dalam rantai pasok MBG secara langsung memutar roda ekonomi lokal. Setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menjadi nutrisi anak, tetapi menjadi modal usaha dan pendapatan keluarga. Ini adalah skema efisiensi anggaran berbasis pemberdayaan yang sangat adaptif menekan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Lisda juga menegaskan, keberhasilan jangka panjang program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor—termasuk kementerian terkait, DPR RI, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat—untuk memastikan tata kelola yang transparan, ramah gender, serta berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. (bee/*)
0 Komentar