JAKARTA (3 September): Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prinsip good governance harus menjadi fokus utama agar program berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Irma meminta BGN mengevaluasi kembali berbagai persoalan yang hingga kini masih terjadi dalam pelaksanaan program, termasuk terkait pembangunan dan proses persetujuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“BGN untuk melihat anggaran secara jernih, good governance, jangan ulangi apa yang pernah terjadi. Yang namanya benang kusut itu urai kembali, luruskan untuk bangsa dan negara dan manfaat sebesar-besarnya bagi anak bangsa kita,” ujar Irma dalam Komisi IX DPR RI dengan Kepala BGN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan persoalan di lapangan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Kami sebagai wakil rakyat yang juga menjadi bagian dari kontrol semua program-program pemerintah. Terkait dengan masalah yang masih sampai hari ini belum selesai, dapur-dapur yang seharusnya, karena begini, karena program ini mengikutsertakan publik dalam permodalan,” jelasnya.
Irma juga menyoroti banyaknya SPPG yang telah memperoleh persetujuan atau approval, tetapi belum seluruhnya berada pada tahap pembangunan yang sama.
Ia berpandangan SPPG yang telah menyelesaikan pembangunan minimal 50 persen dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Sementara SPPG yang progres pembangunannya masih di bawah 50 persen dinilai perlu ditunda.
“Menurut saya, dari banyaknya SPPG yang sekarang menuntut karena sudah mendapatkan approval, saya berpendapat yang sudah membangun 50 persen ke atas itu boleh diproses. Tetapi yang 50 persen ke bawah menurut saya juga jangan diproses,” kata Irma.
Irma menilai kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan agar anggaran dan kapasitas pemerintah tidak hanya terpusat pada wilayah yang relatif mudah mendapatkan akses program.
Menurutnya, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga harus menjadi prioritas dalam pemerataan manfaat program MBG.
“Masih banyak di daerah 3T yang masih juga harus dilayani oleh pemerintah untuk diberikan manfaatnya kepada anak-anak bangsa ini,” pungkasnya. (safa/*)
0 Komentar