Home / Berita / Berita Fraksi
Berita Fraksi

Percepat Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Berat HAM

📅 18 Nov 2026 💬 0 Komentar
Bagikan artikel:

JAKARTA (18 November): Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menyoroti capaian pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) Tahun 2026. Ia mendorong percepatan pemulihan hak-hak korban pelanggaran berat HAM serta penguatan koordinasi antara Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Rapat membahas dua agenda utama, yakni evaluasi capaian kinerja Kementerian HAM dalam pelaksanaan program P5HAM Tahun 2026 dan tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.

Dalam pembahasan tersebut, Shadiq menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antara Kementerian HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Shadiq, koordinasi tersebut sangat strategis mengingat persoalan hukum dan HAM memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor pemerintahan. Karena itu, pelaksanaan program Kementerian HAM perlu berjalan selaras dengan kebijakan kementerian lain dalam lingkup koordinasi Menko Kumham Imipas.

Ia mendorong agar koordinasi mencakup harmonisasi regulasi, sinkronisasi program kerja, penguatan kelembagaan, penyelesaian persoalan lintas sektor, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

“Kami mendorong Menteri HAM Natalius Pigai untuk terus memperkuat koordinasi dengan Menko Kumham Imipas Prof. Yusril Ihza Mahendra. Jangan sampai kebijakan dan program berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesamaan arah, pembagian kewenangan yang jelas, serta sinergi antarkementerian agar pelaksanaan program lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Shadiq.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah berjalan lebih dari dua tahun sejak dilantik pada Oktober 2024. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas koordinasi, pelaksanaan program, dan pencapaian target pembangunan di bidang hukum dan HAM perlu terus dilakukan.

Menurutnya, Menko Kumham Imipas perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agar berbagai persoalan lintas kementerian dapat ditangani secara lebih terarah, terpadu, dan terukur.

Shadiq memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban melalui pendekatan nonyudisial.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan pendataan korban, identifikasi kebutuhan, pemberian layanan, serta pelaksanaan rekomendasi pemulihan berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait agar penanganan korban dapat dilakukan secara terpadu.

“Korban pelanggaran HAM berat harus mendapatkan perhatian dan kepastian atas pemenuhan hak-haknya. Pemulihan tidak cukup hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak secara konkret,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Kementerian HAM juga memaparkan perkembangan tindak lanjut revisi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Sejumlah langkah pemulihan turut disampaikan, antara lain fasilitasi administrasi keimigrasian bagi eksil untuk memperoleh perpanjangan izin tinggal, pembebasan denda, dan penerbitan izin tinggal terbatas, serta peresmian Memorial Living Park di Pidie, Aceh.

Dalam pemaparan Menteri HAM Natalius Pigai, disampaikan berbagai capaian program Kementerian HAM sepanjang tahun 2026. Di antaranya penguatan HAM bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pengembangan Desa/Kelurahan Sadar HAM, program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM), pengembangan sistem informasi HAM, serta transformasi layanan publik berbasis digital.

Kementerian HAM juga memaparkan perkembangan penyusunan sejumlah regulasi strategis, termasuk Rancangan Undang-Undang tentang HAM sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2026–2030, serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM.

Selain itu, berbagai program diarahkan pada penguatan kapasitas HAM di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Shadiq menilai capaian tersebut perlu terus ditingkatkan, terutama dari sisi kualitas pelaksanaan, pemerataan manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Shadiq juga mendorong penguatan program Desa/Kelurahan Sadar HAM dan Kampung REDAM sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat, mencegah konflik sosial, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan berkeadilan.

Menurutnya, pendidikan dan sosialisasi HAM perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta komunitas masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Prinsip HAM harus hadir dalam seluruh aspek pembangunan. Penghormatan terhadap hak orang lain, perlindungan kelompok rentan, serta akses masyarakat terhadap keadilan harus menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Shadiq mengingatkan bahwa penguatan HAM merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya Asta Cita pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Ia merujuk Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Shadiq berharap sinergi antara Komisi XIII DPR RI, Kementerian HAM, Kemenko Kumham Imipas, serta lembaga-lembaga HAM nasional terus diperkuat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, komitmen terhadap HAM harus diwujudkan dalam pelayanan publik, pendidikan, kebijakan pembangunan, perlindungan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga negara.

“Negara harus hadir untuk semua. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan amanat konstitusi sekaligus fondasi dalam membangun demokrasi, keadilan sosial, dan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila,” tutup Shadiq. (tim media shadiq/*)

Diskusi

0 Komentar

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *