Masykur Desak KPK Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi SPAM Pasigala
PALU (2 Januari): Anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) 28 September 2018 DPRD dari Sulawesi Tengah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan dugaan korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala.
Desakan tersebut disampaikan Masykur, anggota fraksi NasDem terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pihak swasta di Palu, Rabu (2/01).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kabupaten Sigi itu menuturkan, kasus OTT KPK tersebut adalah sesuatu yang luar biasa karena duka bencana yang melanda wilayah Sulteng.
"Apalagi jika melihat duduk kasusnya, ini terkait langsung dengan upaya pemulihan nasib warga yang hancur karena bencana," tegas Masykur.
Lebih jauh Masykur berharap melalui OTT tersebut, KPK mampu membuka tabir dugaan korupsi megaproyek SPAM Pasigala.
"Pasalnya ada dua hal krusial di balik kasus OTT KPK tersebut. Pertama, ini menyangkut kepentingan pemenuhan hak korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi," terang Masykur.
Ditambahkannya juga, terkait megaproyek SPAM Pasigala, ratusan miliar dana negara sudah digelontorkan demi pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan Pasigala.
Lebih lanjut Masykur menjelaskan sampai di masa akhir pembangunan infrastruktur tersebut hasilnya tidak memuaskan, tidak berfungsi baik. Sehingga manfaatnya belum dirasakan sebagaimana mestinya dalam dokumen perjanjian dan rencana induk SPAM Pasigala.
"Padahal kita mendambakan sejak 2016, SPAM Pasigala sudah dapat dinikmati warga, kebutuhan rumah tangga dan jenis usaha jasa dan industri kawasan. Namun, hasilnya tidak seperti ekspektasi kita," ujar Masykur.
Ditegaskan Masykur, program baik seperti itu dinilai gagal sebelum dioperasionalkan.
Hal kedua yang krusial, menurut Masykur adalah, pasca bencana 28 September 2018 hampir seluruh instalasi air milik negara terganggu, termasuk jaringan instalasi air milik PDAM rusak. Air menjadi masalah krusial, mendasar dan mendesak di tempat pengungsian dan di kompleks permukiman warga.
"Atas nama warga korban, kita harap KPK segera tuntaskan dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani. Kita tidak ingin megaproyek di daerah bencana, termasuk SPAM Pasigala tidak dijadikan bancakan korupsi," pinta Masykur, seperti rilis yang dikirim ke partainasdem.id.
Menurut Masykur, hal ini demi dan atas nama kemanusiaan dan rasa keadilan warga korban bencana alam. Selain itu, kasus OTT KPK di proyek SPAM Pasigala ini hendaknya tidak menghambat proses pemulihan pemenuhan instalasi air bersih di kawasan Pasigala.(*)
