JAKARTA (23 Juni): Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal penyelesaian berbagai konflik agraria yang diadukan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Koalisi Nasional Reforma Agraria (Knara).
Melalui Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria, Saan memastikan setiap persoalan akan ditelusuri secara rinci dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Komitmen tersebut disampaikan Saan saat menerima audiensi DPN Knara di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Berbagai persoalan yang disampaikan mencakup sengketa tanah adat Suku Anak Dalam di Jambi, konflik lahan korporasi di Riau, hingga pemukiman warga yang masuk kawasan hutan.
Selain konflik agraria, DPR juga menyoroti dugaan penipuan bermodus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialami warga di Indragiri Hulu. Dalam kasus tersebut, nama masyarakat diduga digunakan untuk pengajuan kredit tanpa menikmati manfaat pinjaman, namun tetap dibebani tagihan.
“Konflik yang berkaitan dengan BSI yang nama-nama masyarakatnya dipakai terus tidak menikmati kreditnya tapi tagihannya ke masyarakat dan datang terus padahal tidak, maka ini nanti kita akan coba kita urai,” ujar Saan.
Menurut Ketua Pansus Reforma Agraria DPR RI itu, persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menyangkut sengketa lahan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan hak-hak dasar warga yang harus segera mendapatkan kepastian penyelesaian.
Karena itu, DPR akan bergerak cepat dengan mengintegrasikan kerja lintas komisi serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, hingga institusi perbankan yang berkaitan dengan persoalan yang diadukan masyarakat.
Saan memastikan Pansus Reforma Agraria akan segera menggelar rapat kerja pada pekan depan guna memanggil seluruh pihak yang terkait dengan berbagai kasus tersebut.
“Pada prinsipnya, minggu depan kita akan menindaklanjuti pertemuan hari ini di rapat tim Pansus untuk mengundang pihak-pihak terkait yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Insyaallah secepatnya kita tindak lanjuti karena ini menyangkut lintas komisi dan lintas lembaga pemerintahan,” tegas Saan
Saan menegaskan DPR RI berkomitmen menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang selama ini berlarut-larut.
Legislator Fraksi NasDem itu juga memastikan perbedaan pandangan politik di parlemen tidak akan menghambat upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Apa pun aspirasi dan keluhan yang masuk ke DPR, seluruh fraksi tetap solid dan memiliki sikap yang sama untuk menyelesaikannya bersama-sama,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
0 Komentar