Nurhadi Berikan Perhatian Serius terhadap Calon Pekerja Migran asal Blitar Selatan
BLITAR (22 September): Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengungkapkan, Kabupaten Blitar Selatan, Jawa Timur merupakan daerah penyuplai tenaga kerja ke luar negeri, sehingga para pahlawan devisa negara harus benar-benar mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah.
“Saya lihat sementara ini, PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berangkat didominasi dari Blitar wilayah selatan. Karena itu, hari ini kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan langsung masalah yang dihadapi warganya,” ungkap Nurhadi di hadapan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan saat memberikan edukasi pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia serta klaim jaminan sosial di Aula Sumaji, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (20/9/2025).
Nurhadi berharap, melalui peran kepala desa akan lebih memperkuat peran desa dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.
“Kepala desa menjadi garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran. Melalui forum ini, para kades bisa langsung berinteraksi dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan,” urai legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Kabupaten Tulungagung, Kediri, dan Blitar) itu.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar itu juga menguraikan perubahan status BP2MI menjadi kementerian adalah langkah nyata Presiden Prabowo dalam meningkatkan perlindungan PMI. Namun ia mengingatkan, implementasi kebijakan tidak bisa instan.
“Kita butuh waktu dan proses. Tugas saya sebagai anggota Komisi IX adalah memastikan anggaran terserap tepat sasaran dan kebijakan benar-benar melindungi PMI, termasuk keamanan pemberangkatan,” tegasnya.
Selama sesi diskusi, para kades berbagi pengalaman terkait persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian memberikan contoh-contoh program dari daerah lain yang dinilai berhasil mencegah masalah serupa.
“Tadi sudah ada interaksi yang positif. Para kades bisa belajar dari praktik baik di kabupaten lain, misalnya bagaimana desa ikut aktif mencegah permasalahan sosial akibat keberangkatan PMI,” tambah Nurhadi.
Dengan adanya edukasi ini, harap Nurhadi, pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut ambil bagian aktif dalam sistem perlindungan pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan hingga jaminan sosial. (RO/*)
